Network
JURNAL GAYA - Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu menyindir sikap pemerintah yang dinilai tebang pilih pada kasus pelanggaran protokol kesehatan di kediaman Ketua Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab di Petamburan, Jakarta beberapa waktu lalu.
Baca Juga: Polisi Cari CCTV di Sekitar Markas Habib Rizieq Shihab
Melalui cuitannya di twitter @msaid_didu “Matematikan Penguasa. Kerumunan + KEINGINAN penguasa = bisa dihukum. Kerumunan + KETURUNAN penguasa = bebas apa saja Tanya mbah @sudjiwotedjo”
Cuitan tersebut diposting Said, Jum’at 20 November pukul 05.11 Wib langsung mendapatkan tanggapan dan retweet sampai puluhan jumlahnya.
Baca Juga: Instruksi Mendagri Tito Karnavian Bisa Copot Jabatan Kepala Daerah, Wagub DKI: Pokoknya Kita Patuh
Sebelumnya Politikus Partai Gerindra Fadli Zon mempertanyakan ketegasan pemerintah terhadap pelanggaran protokol kesehatan diwilayah lainnya yang tidak ditindak. Fadli mencontohkan ketika pendaftaran Calon Kepala Daerah Solo Gibran yang merupakan putra Presiden RI Joko Widodo disana ada ratusan bahkan seribuan massa pendukung yang mengaraknya hingga ke KPU.
Baca Juga: Tips Andal Membuat PIN ShopeePay yang Aman untuk Menjaga Keamanan Akun
Namun tidak ada tindakan yang tegas dari pemerintah bahkan munculnya kegaduhan di negeri ini. Tidak seperti kejadian Imam Besar FPI Habib Rizieq Shihab yang langsung mendapatkan respon yang sangat luar biasa. “Saya heran dengan pemerintah ini, ketika ada pelanggaran Pilkada di Solo dan Medan yang sama mengumpulkan massa banyak tetapi tidak ada tindakan apapun,” keluh Fadli saat di acara Mata Nazwa, Rabu 18 November 2020 malam.
Seharusnya dikatakan Fadli pemerintah bersikap adil dengan kondisi speerti itu. “Ini ketika HRS semua langsung kebakaran jenggot sampai-sampai Kapolres dan dua Kapolda langsung dicopot,” ujarnya heran. ***
