Puan Maharani Disorot: Matikan Mic, Sahkan UU Ciptaker, hingga Ingin Rangkul Buruh, Politik Semata?

pakar politik dari Universitas Indonesia (UI), Ade Reza Hariyadi mengatakan, hal ini tentu dapat menjadi momentum politik.

Termasuk bagi Partai Demokrat untuk menggalang dukungan dari serikat buruh yang kecewa terhadap koalisi partai pro pemerintah, termasuk PDIP.

Baca Juga: Anies Baswedan Datangi Pengunjuk Rasa Trending Twitter: Usaha Tegakkan Keadilan

"Namun, apakah serikat buruh akan beralih haluan mendukung Partai Demokrat atau tidak? Hal ini tergantung dari kepiawaian politik Partai Demokrat untuk meraih simpati dengan membuktikan bahwa sikap penolakannya bukan sekadar manuver politik biasa, tapi punya konsep tanding yang sejalan dengan visi dan kepentingan buruh," kata Ade kepada RRI.co.id, Rabu 7 Oktober 2020.

Partai Demokrat juga perlu membuktikan konsistensinya sebagai kekuatan oposisi alternatif serta mengadvokasi kepentingan buruh yang dirugikan atas penerapan UU Ciptaker.

"Tanpa hal tersebut, niscaya apa yang dilakukan oleh Partai Demokrat akan dianggap sebagai angin lalu belaka," ungkapnya.

Ade menjelaskan, meski pada umumnya secara organisatoris dan formalnya, organisasi serikat buruh bersifat independen.

Baca Juga: Kebut Pengesahan UU Cipta Kerja, Puan Maharani Dorong Pemerintah Geber Pembuatan Aturan Turunan

Aksi demo penolakan undangan undang omnibus law di Grahadi terjadi bentrok antara massa dengan polri hingga malam hari Kamis (8/10/2020)

Namun biasanya serikat buruh memiliki kedekatan politik secara informal dengan figur atau kekuatan politik tertentu.