JURNALGAYA - Pakar hukum tata negara Refly Harun meragukan aksi pencopotan baliho Habib Rizieq merupakan atas perintah Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman.
"Apakah seberani itu seorang Dudung Abdurachman bertindak independently," kata Refly dalam tayangan video YouTube kanal Refly Harun, Selasa, 24 November 2020.
Refly bertanya-tanya apakah Dudung seberani itu jika dia bertindak sendiri tanpa perintah atasannya.
Kalaupun bertindak atas inisiatif sendiri, kata Refly, jelas Pangdam Dudung menyalahi aturan. Karena itu, katanya, ada spekulasi mengenai manuver dari Mayjen Dudung tersebut.
Spekulasi itu sama dengan yang menyebabkan adanya konvoi pasukan elite TNI, Koopssus di dekat markas FPI atau kediaman Habib Rizieq.
Hal tersebut sempat membuat suasana Petamburan mencekam hingga menakutkan bagi warga sekitar.
"Itu semua paling tidak atas restu atau atas perintah Istana," ujar Refly.
Baca Juga: Sebut Pemerintah Ciptakan Konflik Ideologi, Fahri Hamzah: Ongkos Jadi Presiden Rp 20 Triliun
Mengenai apa motifnya, menurut Refly, adalah soal politik. Entah itu motif politik jangka pendek, jangka menengah atau jangka panjang.
Salah satunya terkait mempertahankan hegemoni politik yang berseberangan dengan kelompok Habib Rizieq dan pendukungnya.
"Kalau kita bicara tentang hegemoni politik kelompok kanan-kiri di Indonesia, ya tentu kepentingannya adalah mempertahankan hegemoni tengah-kiri itu. Sedangkan kita tahu Rizieq dan lain-lain, beberapa partai, beberapa nama itu berada di tengah-kanan," kata Refly.
Baca Juga: BTS Rilis Teaser Kolaborasi MapleStory, Jin : Ini Adalah Impian yang Jadi Kenyataan
Sebelumnya, Refly mengkritisi pernyataan dari Kepala Puspen TNI. Itu dia utarakan di video yang diunggah di akun YouTube Refly Harun, Selasa, 24 November 2020.
"Ketika mengatakan bahwa penurunan baliho itu adalah kewenangan Pangdam atau Kodam, itu yang keliru," kata Refly.
Dia mengingatkan kewenangan soal baliho ada di Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Sedangkan aparat yang bisa diserahi tugas terkait itu oleh Anies adalah Satpol PP bukan TNI.
"Jadi gubernurlah yang berwenang, berhak menertibkan baliho-baliho tersebut dan dalam menertibkan itu gubernur biasanya dibantu oleh Satpol PP ya," ujar Refly.
Baca Juga: Inilah Merchant Terbaru ShopeePay Beri Inspirasi Makan Selama WFH
Menurut Refly, belum ada juga insiden yang menyebabkan Satpol PP terhalang tugasnya dalam menertibkan baliho Rizieq Shihab.
Terlebih Gubernur Anies juga disebut punya hubungan yang baik dengan Habib Rizieq dan kelompoknya.
Penurunan baliho Habib Rizieq di Petamburan berbuntut panjang. Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) pun berencana memanggil Polri.
Hal itu disampaikan anggota Kompolnas Yusuf Warsyim. Ia mengatakan, Kompolnas akan meminta klarifikasi dari Polri terkait penertiban baliho Rizieq Shihab oleh TNI. Sebab, tugas itu kewenangan kepolisian dan Satpol PP.
"Mekanisme Kompolnas apabila ada kasus menonjol, seperti TNI yang mencopot spanduk, bukan Polri dan Satpol PP, saat ini kami lakukan dengan meminta klarifikasi kepada Polri," ujar Yusuf dalam keterangan tertulisnya, Sabtu 21 November 2020.
Baca Juga: Terungkap! Megawati Soekarnoputri Jadi 'Tahanan Rumah' Selama 9 Bulan: Tidak Boleh Ketemu Orang
Ia mengatakan, setiap pelanggaran aturan memiliki implikasi terhadap gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, sehingga seharusnya Polri tidak berdiam diri.
Sebelumnya Panglima Kodam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman menegaskan, tindakan anggota TNI menurunkan baliho berisi ajakan revolusi bergambar tokoh Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab adalah atas perintahnya.
Sementara, Polda Metro Jaya menyatakan, mendukung langkah Panglima Kodam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman untuk menurunkan paksa spanduk di berbagai lokasi di Ibu Kota.
Pengamat politik Rocky Gerung pun terang-terangan mengeritik penurunan baliho dan spanduk bergambar Imam Besar FPI Habib Rizieq Shihab yang diperintahkan oleh Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman.
Dalam wawancara bersama Hersubeno Arief, Rocky menilai inisiatif yang dilakukan oleh Pangdam Jaya terkesan berlebihan.
Baca Juga: Heboh Tamparan Keras kepada Pangdam Jaya, Rocky Gerung: Gatot Nurmantyo Pandai Baca Psikologi Lawan
“Menurut saya itu inisiatif yang berlebihan dari Pangdam. Memang, saya anggap Pangdam mungkin merasa terganggu dengan ucapan-ucapan atau peristiwa di Petamburan,” ungkap Rocky pada tayangan video pada kanal YouTube Rocky Gerung Official, Sabtu 21 November 2020.
Disebutkan, peristiwa yang terjadi di Petamburan, Jakarta Pusat, merupakan peristiwa politik, dan TNI seharusnya tetap tunduk pada pemerintah sipil, sesuai janji TNI pada saat Reformasi Indonesia.
“Tetapi, itu adalah peristiwa politik, dan TNI sejak Reformasi sudah mengucapkan janji untuk tunduk pada civilian values, pada pemerintahan sipil, sehingga tidak boleh masuk di dalam wilayah yang sifatnya politis,” tambahnya.
Menurut Rocky, keadaan tersebut yang membuat masyarakat sipil, dalam hal ini LSM mengingatkan kembali bahwa kalau ada kejadian TNI terlibat kedalam peristiwa politik, maka Indonesia telah mundur 22 tahun.
“Jadi, saya menganggap apapun alasan itu, seharusnya TNI bisa diperbantukan untuk menurunkan baliho-baliho itu, kalau Satpol-nya memang enggak bisa manjat, enggak punya cara untuk menurunkan,” kata Rocky.
“Tetapi, kalau berseragam militer manjat ke situ, itu kurang mulia sebetulnya, karena nanti orang menganggap bahwa tugas TNI adalah menurunkan baliho, apakah semua baliho harus diturunkan dengan cara yang sama?” lanjutnya.
Baca Juga: Padang Terancam Gempa Magnitudo 8,9 Disusul Tsunami 10 meter, Pakar: Merasa Baru dan Menakutkan
Baca Juga: Kota Padang Terancam Diterjang Gempa 8,9 Magnitudo Disusul Tsunami 10 meter Sejauh 5 kilometer
Rocky berpendapat, tindakan TNI, dalam hal ini Pangdam Jaya bisa dipahami karena menyangkut kedaulatan dan kebangsaan, tetapi dirinya menyebut bahwa momen tersebut tidak tepat untuk unjuk kekuatan ataupun gelar pasukan.
“Tetapi sekali lagi, psikologi Pangdam tentu bisa kita pahami, untuk memperlihatkan bahwa dia tegas di dalam urusan yang menyangkut kedaulatan dan kebangsaan,” ujar Rocky.
“Dari segi itu orang setuju aja, tetapi momen semacam ini bukan momen yang tepat untuk gelar pasukan, sebetulnya, jadi saya kira komunikasi publiknya kurang tepat dilakukan oleh TNI,” pungkasnya.***