Refly Harun Sebut Keinginan Habib Rizieq Itu Diinginkan Seluruh Masyarakat Indonesia

JURNALGAYA - Setelah beberapa hari tinggal di tanah air, Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab menawarkan untuk melakukan rekonsiliasi dengan pemerintahan Joko Widodo (Jokowi).

Tentunya dengan beberapa syarat. Diantaranya pembebasan Habib Bahar bin Smith, Ustadz Abu Bakar Ba'asyir dan aktivitas Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI).

Namun pihak istana terkesan menanggapinya dengan dingin. Justru istana mempertanyakan landasan rekonsiliasi yang ditawarkan Habib Rizieq itu.

Staf Khusus Kepresidenan, Moeldoko menegaskan tidak ada yang perlu direkonsiliasi antara pemerintah dengan Habib Rizieq

"Menurut saya, apa yang direkonsiliasi dengan Pak Habib Rizieq? Kita enggak ada masalah," ujar Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis 12 November 2020.

Pernyataan itu mengundang reaksi dari ahli hukum tata negara Refly Harun. Dalam kanal YouTubenya, Refly menilai, memang tidak seharusnya pemerintah menanggapi tantangan rekonsiliasi yang digaungkan Habib Rizieq.

Baca Juga: 30 Juta Orang di ASEAN Terancam PHK Akibat Covid-19, Ini 3 Langkah Jokowi untuk Mengatasinya

"Saya mengatakan memang pemerintah tidak perlu menanggapi rekonsiliasi itu, karena rekonsiliasi itu adalah pertikaian antara dua belah pihak. Nah dalam konteks ini, negara bukan pihak sesungguhnya, tapi negara berada di atas secara vertikal, dia menjalankan tugas-tugas pemerintahan. Jadi jangan sampai ada unsur-unsur negara yang berpikir bahwa satu kelompok masyarakat itu adalah lawan politiknya, enggak begitu," terang Refly dalam tayangan video tersebut, Sabtu 14 November 2020.

(Klik di sini untuk menyaksikan videonya secara utuh).