JURNALGAYA - Jauh-jauh hari sebelum penangkapan Edhy Prabowo oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait izin ekspor benih lobster, beberapa bulan sebelumnya adik Prabowo Subianto yang juga politikus Partai Gerindra, Hashim Djojohadikusumo sempat curhat soal bisnis keluarganya.
Bisnis keluarganya di bidang kelautan sudah lama jauh sebelum Gerindra dapat jatah kursi Menteri Kelautan dan Perikanan.
Hal ini belakangan jadi perhatian Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, yang merupakan putri Hasyim yang mencoba kembali mengingatkan publik mengenai tuduhan korupsi benur lobster.
Calon Wakil Wali Kota Tangerang Selatan (Tangsel) ini buka-bukaan soal budidaya dengan mengunggah konten di Instagram, Facebook dan Twitter pribadinya, @rahayusaraswati.
Baca Juga: Gatot Nurmantyo Bantah Bicara dari Hati ke Hati, Mahfud MD: Bukan Basa-Basi, Seperti Saudara
Ia mengajak follower-nya untuk menyaksikan kembali channel YouTube Let's Talk With Sara. Video ini diunggah pada Juli 2020.
Dalam video tersebut, Hashim Djojohadikusumo buka-bukaan soal bisnisnya yang sudah lama berkecimpung di dunia lobster. Saat ini, jumlah pekerjanya sudah mencapai ratusan orang.
"Keluarga saya sudah bergerak di bidang kelautan 34 tahun, tahun 1986. Ekspor pertama kami mutiara tahun 1989, 31 tahun lalu. Kami berurusan dengan Kementerian Kelautan Perikanan sudah berapa dasawarsa," kata Hashim dikutip Sabtu 27 November 2020.
Baca Juga: Setengah Jam Sebelum Diciduk KPK, Ajay Sempat Nyatakan Bakal Jadi Pengganti Edhy Prabowo
Ia menyebut perusahaannya yakni PT Bima Sakti Mutiara tidak memiliki konflik kepentingan dengan ekspor benih lobster.
Sebelumnya, perusahaan itu disebut-sebut memperoleh jatah ekspor benih lobster dari Kementerian Kelautan dan Perikanan yang sempat dipimpin Edhy Prabowo yang juga dari Partai Gerindra.
"Keluarga kami tidak begitu, kami suka uang, kami suka fulus tetapi caranya tidak seperti ini. Saya, kakak saya tidak mau merusak nama keluarga kami," katanya.
Baca Juga: Habib Rizieq Dipanggil Polisi, FPI Bersumpah: 'Kami Akan Habis-habisan dan Mati-matian Membela...'
Ia mengatakan 'lahan basah' bukan berada di sektor ini, melainkan di bidang pertahanan. Jika hendak korupsi, maka kewenangan dalam proyek Kemenhan yang bakal didahulukan, namun nyatanya Prabowo membatalkan projek alutsista sebesar Rp 50 triliun.
"Waktu itu saya guyon dengan salah satu rekanan, kalau Kakak saya minta 5% bersedia enggak? Oh bersedia Pak. Itu 5%. Tapi kami bukan seperti itu," sebutnya.***