Network
JURNAL GAYA – Praktik yang dilakukan Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo sangat lazim terjadi di berbagai macam Kementerian. Apalagi bila menteri tersebut berasal dari partai sehingga tuntutan semakin tinggi.
Baca Juga: Gerindra Minta KPK Transparan Tangani Kasus Edhy Prabowo
"Ketika satu menteri itu berasal dari satu partai, maka kemungkinan besar bahwa program dan kebijakan kementerian itu akan memprioritaskan terhadap jaringan parpol berangkutan. Ini praktik politik yang lazim ditemukan di setiap kementerian, sebetulnya," sebut Pengamat Politik dan Pemerintahan Universitas Indonesia (UI), Dr. Ade Reza Hariyadi, seperti dikutip Jurnal Gaya dari RRI.co.id, Sabtu 28 Noovember 2020.
Baca Juga: Ingatkan KPK Soal Kasus Edhy Prabowo, Luhut Binsar Pandjaitan: Jangan Berlebihan!
Menurut Ade, uang membedakan adalah kemudian dari situ hanya akan akan menimbulkan sifat koruptif atau tidak. "Tapi tidak bisa divonis ada hubungan bersifat koruptif. Kenapa sekarang partai mendudukkan orangnya menjadi menteri, kan adalah untuk menjadi kesempatan menggalang resources, dan itu sebenarnya tidak harus berperilaku koruptif," ucapnya.
Baca Juga: Pastikan Keamanan Akun Anda, Begini Cara Aktivasi Fitur Rekognisi Wajah dan Sidik Jari ShopeePay
Hal itu dilakukan, sebab kata Ade, partai politik memerlukan biaya politik yang tinggi. "Karena partai juga perlu hidup, dan biaya politik itu tinggi, sehingga kalau bisa punya menteri sebanyak banyaknya. Dulu kan pendamping desa kan juga rame, dianggap dimonopoli oleh kelompok tertentu, pada saat menterinya PKB, jadi ini situasi yang lazim terjadi bahwa menteri yang berasal dari partai politik biasanya disertai dengan penguatan koneksitas jaringan partainya, dalam program kementerian berangkutan, tapi tidak otomatis ada pandangan stereo tipe perilaku koruptif," bebernya. ***
