JURNAL GAYA - Peniliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro menyebut manuver Moeldoko dari Kongres Luar Biasa (KLB) hingga ditetapkan sebagai Ketua Umum Partai Demokrat tidak etis.
Terlebih, Moeldoko merupakan Kepala Staf Presiden yang notabene pejabat tinggi negara di lingkungan Istana Kepresidenan.
"Ini dilarang keras. Tidak perlu belajar untuk jadi sarjana politik, yang seperti itu sudah tidak etis, jangan dilakukan," ujar Siti Zuhro pada acara diskusi secara virtual, Sabtu, 6 Maret 2021.
Siti menyatakan KLB Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat, 5 Maret 2021 tergolong tidak lazim, karena tidak mengikuti Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai.
Di sisi lain, Moeldoko yang ditunjuk sebagai Ketua Umum dalam KLB bukan merupakan kader Demokrat. "KLB telah menafikan etika, norma dan menjungkirbalikan peraturan partai," katanya.
Baca Juga: Mahfud MD Nyatakan Pemerintah Saat ini Hanya Akui AHY Sebagai Ketua Umum Partai Demokrat
Sehubungan hal itu, ia mengingatkan pemerintah agar mewaspadai potensi goncangan politik usai kisruh Partai demokrat.
Potensi goncangan politik itu sendiri mestinya tidak ada jika pemerintah tidak mengelola stabilitas politik dengan baik.
Siti juga menilai masyarakat sudah jemu dengan masalah di kalangan elite seperti yang terjadi di Partai Demokrat dan melibatkan pejabat tinggi negara.
Terlebih saat ini pandemi virus corona juga memukul perekonomian masyarakat di berbagai lapisan.
"Sebagian besar masyarakat berjibaku bagaimana menanggulangi dampak-dampak dahsyat dari Covid-19. Sementara elite bersaing luar biasa, berpikir hanya untuk 2024," kata Siti.
"Jadi karena syahwat politik yang tak terkendali seperti ini lalu dimuntahkan dalam sebuah atraksi yang sangat amat tidak menarik, membebani masyarakat dan menguras energi perhatian masyarakat. Publik sudah jengah dengan masalah-masalah seperti ini," katanya.
Kisruh Partai Demokrat mencapai titik puncak ketika sejumlah kader yang telah dipecat menggelar Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang, Jumat, 5 Maret 2021.
Lewat kongres itu, Moeldoko ditetapkan sebagai ketua umum. Moeldoko menerimanya. KLB juga mencabut surat pemecatan kader yang sebelumnya dikeluarkan DPP Demokrat.
Kini nasib Partai Demokrat berada di tangan Kemenkumham. DPP Demokrat meminta Kemenkumham untuk tidak mengakui kepengurusan hasil KLB di Deli Serdang.
Baca Juga: BMKG Keluarkan Peringatan Dini Potensi Hujan Lebat Berdampak Banjir di Wilayah Aceh
Ketua Umum Demokrat Hasil Kongres 2020 Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan KLB di Deli Serdang ilegal dan inkonstitusional lantaran tak sesuai dengan AD/ART.***