Network
JURNALGAYA - Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres mendesak semua negara untuk mendeklarasikan "darurat iklim" pada Sabtu 12 Desember 2020, kala para pemimpin dunia memperingati tahun ke-5 perjanjian iklim Paris dengan kebanyakan membuat janji tambahan yang relatif terhadap skala krisis.
Guterres menyerukan deklarasi darurat iklim itu pada sebuah konferensi tingkat tinggi yang bertujuan untuk membangun momentum di balik kesepakatan Paris, yang pada beberapa bulan belakangan ini terombang-ambing oleh komitmen yang diperbaharui oleh China serta prospek kembalinya Amerika Serikat ke dalam pakta, di bawah Presiden-terpilih Joe Biden.
Meski demikian, alih-alih dobrakan kebijakan-kebijakan baru untuk mempercepat berakhirnya minyak fosil, puluhan pemimpin yang memberikan pernyataan kebanyakan menawarkan perubahan-perubahan terhadap komitmen yang telah ada atau menjanjikan langkah-langkah yang lebih berani sebelum pembicaraan penting yang dijadwalkan berlangsung di Glasgow pada akhir 2021.
"Apakah masih ada yang dapat menolak kenyataan bahwa kita tengah menghadapi keadaan darurat?" kata Guterres yang juga merupakan mantan perdana menteri Portugal yang telah menjadikan perubahan iklim sebagai isu utamanya, melalui sebuah video.
"Inilah mengapa hari ini, saya mendesak semua pemimpin di seluruh dunia untuk mendeklarasikan Keadaan Darurat Iklim di negara mereka hingga tingkat netralitas karbon dapat dicapai."
Baca Juga: Kasihan, Lucien Favre Resmi Dipecat Borussia Dortmund Usai Kalah Telak 1-5 dari VfB Stuttgart
Dengan dampak perubahan iklim yang semakin mencolok sejak penandatanganan kesepakatan Paris - mulai dari kebakaran hutan di Australia dan California hingga lempengan es yang meleleh - tekanan semakin dibebankan kepada para pemimpin untuk mengindahkan peringatan dari para ilmuwan.
Inggris, yang merupakan salah satu penyelenggara, menjadi negara yang menyatakan salah satu komitmen yang paling jelas, dengan mengumumkan pada Jumat malam akan menghentikan dukungan langsung pemerintah untuk proyek-proyek minyak fosil di luar negeri.
Para juru kampanye memuji langkah yang menekan ekonomi G7 lainnya untuk membatasi dukungan untuk perusahaan-perusahaan minyak dan gas.
