Network
JURNAL GAYA---Pembentukan Front Persatuan Islam terus menuai Polemik. Karena, banyak pihak yang khawatir dengan keberadaan Front Persatuan Islam yang didirikan oleh eks FPI hanya ganti nama dari organisasi yang sudah dilarang pemerintah itu.
Politisi Hidayat Nur Wahid pun, turut angkat bicara terkait hal ini. Ia menegaskan agar keberadaan Front Persatuan Islam ini tak diganggu lagi. Karena, sudah menjadi bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) yang diakui oleh Undang-undang 45.
Baca Juga: Muhammadiya Minta Pemerintah Terbuka dan Tranparan Tentang COVID-19
“Boleh” kata @mohmahfudmd, soal eks FPI yg dirikan “Front Persatuan Islam” unt lanjutkan perjuangan bela Agama, Bangsa, Negara sesuai Pancasila&UUD45. Krn itu bagian dari HAM yg diakui olh UUD45. Maka jangan diganggu lagi. Yg dilarang oleh UU adalah organisasinya separatis,komunis," tulis Hidayat Nur Wahid dalam twitternya dikutip Jurnal Gaya, Jumat 1 Januari 2021.
Baca Juga: Giring Ganesha Positif Covid-19, Sang Istri Pastikan Kondisinya Membaik: Alhamdulillah Sudah Enakan
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD angkat bicara soal langkah pengurus Front Pembela Islam (FPI) yang mendirikan Front Persatuan Islam.
Menurut Mahfud, pendirian Front Persatuan Islam tersebut diperbolehkan.
Baca Juga: Tak Bisa Jalankan Aplikasi WhatsApp? Pengguna Disarkan Beli Ponsel Baru
"Boleh, mendirikan apa saja boleh, asal tidak melanggar hukum. Mendirikan Front Penegak Islam boleh, Front Perempuan Islam boleh, Forum Penjaga Ilmu juga boleh. Pemerintah tidak akan melakukan langkah khusus, wong, tiap hari juga berdiri organisasi," ujar Mahfud dalam keterangannya.
Mahfud menilai, pendirian Front Persatuan Islam tersebut tak ubahnya organisasi di era pemerintahan masa lalu.
