Network
JURNAL GAYA – Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nurwahid kritik Menko Maritim dan Investasi sekaligus Wakil Ketua Komite Penanganan Covis-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan mengenai 2 juta data COVID 19 yang belum diinput.
Baca Juga: PT INKA Siapkan Kereta Khusus Isolasi Pasien COVID 19
Sebelumnya Luhut mengungkapkan masalah data kasus corona atau Covid-19 masih belum kelar. Hingga saat ini dikatakan Luhut, pemerintah tengah menyelesaikan persoalan data kasus corona atau COVID-19 antara pusat dan daerah yang belum sepenuhnya terintegrasi.
Baca Juga: Jabar Prioritaskan Pedagang Pasar Divaksinasi COVID-19 Ini Alasannya!
"Saya laporkan juga, ada hampir 2 juta data atau mungkin lebih itu yang belum di-entry. Itu akan berpengaruh pada positivity rate," ucap Luhut saat rapat dengan Wamenkes Dante Saksono, ahli kesehatan, dan epidemiolog secara virtual beberapa waktu lalu.
Baca Juga: BABAK BELUR, Pasien Covid-19 di Indonesia Hingga Hari Ini Masih Bertambah di Atas 10 Ribu Orang
Mengomentari masalah itu, politisi PKS ini menyandingkan dengan kasus e-KTP yang berujung kasus korupsi. “Dulu ada kasus e-ktp. Lanjut laporan @KPK_RI adanya 16 juta lebih data DTKS di Kemensos yg tak sinkron dg Dukcapil. Belakangan Menko LBP malah bilang ada 2 jutaan data terkait covid-19 belum diinput. Terus Rakyat diminta percaya saja soal soal program e-sertifikat tanah,” tulis Hidayat Nurwahid dalam akun twitternya @hnurwahid, Sabtu 6 Februari 2021.
Baca Juga: Terkonfirmasi Positif Covid-19, Istri Bupati Garut Jalani Isolasi di RSUD dr Slamet
Luhut menegaskan masalah sinkronisasi data lewat aplikasi Peduli Lingkungan Kominco ini akan selesai pertengahan Februari 2021. "Pak Wamenkes, Anda harus lihat bahwa data yang dientry di daerah dengan apa yang di pusat itu beda. Sekarang berharap lagi diproses, 2 juta data kurang lebih ini kita harap bisa selesaikan dalam 2 minggu ke depan. Dan saya harap positivity rate, saya kira berubah dari angka yang ada sekarang," tegas Luhut.
