Network
Dengan adanya kasus Doli ini, pihaknya menyoroti rencana Kementerian ATR/BPN yang ingin mengubah sertifikat dalam bentuk elektronik. Untuk saat ini menurut Doli, pemerintah sebaiknya membenahi masalah yang belum selesai terlebih dahulu. Jangan sampai diganti model baru elektronik tetapi masalahnya tidak diselesaikan.
Baca Juga: Ridwan Kamil Punya 12 Proyek Atasi Banjir Minta Waspada Hadapi Cuaca Ekstrem, Apa Saja?
"Kami sih sebetulnya, saya lah secara pribadi, program yang diluncurkan oleh ATR/BPN itu mungkin memang baik tapi waktunya belum tepat. Karena apa? masalah pertanahan kita ini masih banyak sekali, PR nya masih menumpuk jadi tidak peru dulu membuat aturan baru," terangnya.
Baca Juga: Pasien Positif Virus Corona di Indonesia Bertambah 8.776 Orang
Diakui Doli, kepada Komisi II hampir setiap hari menerima aduan terkait sengketa tanah. Ini menjadi tugas Kementeriam ATR/BPN untuk menyelesaikan sengketa tanah dulu baru membuat kebijakan mengenai sertifikat elektronik. "Saya hampir setiap hari menerima aduan, soal sengketa, soal pencaplokan, soal konflik, nah jadi harusnya Kementerian ATR itu menyelesaikan itu dulu,” sarannya.
Baca Juga: Ridwan Kamil Minta Perbaikan Tol Cipali Amblas Dipercepat Agar Tak Kontraflow
Bahkan dikatakan Doli, belum lagi misalnya Pak Menkopolhukam mengatakan ada banyak sekian tanah dikuasai oleh segelintir orang. “Belum lagi kita melihat bahwa ada HGU yang tidak sesuai dengan peruntukannya, jadi PR-nya masih sangat banyak," ujarnya.
Baca Juga: Modernisasi Penjualan Tiket Penyeberangan, ASDP Gandeng ShopeePay Hadirkan Pembayaran Elektronik
Untuk itu dirinya menyarankan pemerintah untuk membenahi satu persatu terlebih dahulu. Sebelum mengambil kebijakan yang baru dna membuat tumpang tindih akhirnya. ***
