Network
Filep menyebutkan Perpres tersebut menunjukkan pemerintahan Presiden Jokowi tidak konsisten untuk menyelesaikan persoalan yang ada di Papua.
Diungkapkan, tingginya tindak kejahatan di Papua juga disebabkan adanya konsumsi minuman keras.
“Persoalan hari ini di Papua juga tidak hanya persoalan politik tetapi pelanggaran-pelanggaran hukum dan kriminal juga diakibatkan oleh minuman beralkohol,” terang Filep.
Keluarnya Perpres tersebut mengundang pertanyaan besar Filep Wamafma terkait komitmen pemerintah khususnya Presiden Jokowi dalam membangun Papua.
Ia menambahkan keputusan Presiden Jokowi juga bertentangan dengan kebijakan pemerintah daerah dan para tokoh agama di Tanah Papua.
“Sebagai Senator, kami mempertanyakan sejauh mana komitmen Pemerintah dalam menyelesaikan persoalan di Papua apabila pemerintah kemudian mengizinkan minuman beralkohol itu dipasok ke Papua. Apa artinya pemerintah daerah dan tokoh agama, tokoh gereja selalu menginginkan bahwa miras itu menjadi haram di Papua atau setidaknya tidak diizinkan di Papua,” jelas Filep.
Sebaliknya, Filep menyampaikan pemerintah seyogyanya mengeluarkan kebijakan yang sejalan dan mendukung kebijakan pemerintah daerah dalam komitmen bersama untuk Papua yang lebih baik.
Kebijakan terkait perizinan miras di Papua justru mengindikasikan tidak konsistennya niat baik pemerintah.
Baca Juga: Alhamdulillah! 61.220 Orang Pasien COVID-19 di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Berhasil Sembuh
