Network
"Ada nama Roni Bahroni, dulu Ketua DPC Pandeglang. Dia sudah nyaleg di partai lain, otomatis dia bukan anggota dan kader Demokrat. Secara legal hukum, dia tidak punya hak suara dan ini SK nya harus dibatalkan, KLB ini harus dibatalkan, karena suaranya bukan kader Demokrat yang memiliki hak suara," beber Itu yang juga Bupati Lebak Banten ini.
Baca Juga: Hanya Lima Menit Saja, Moeldoko Langsung Jadi Ketum Partai Demokrat Versi KLB
Itu pun menegaskan Pengurus provinsi, kabupaten, kota hingga fraksi di seluruh tingkatan legislatif, akan berkomunikasi dengan kepala daerah untuk melindungi anggota DPRD nya dari Pergantian Antar Waktu (PAW). Karena, PAW anggota legislatif harus melalui kepala daerah disetiap tingkatan hingga gubernur.
Dirinya pun berpesan kepada seluruh kader Demokrat Banten, untuk tidak termakan isu yang tidak benar dan tetap solid bersama AHY.
"Masing-masing ketua DPC, para fraksi akan melakukan komunikasi dengan para kepala daerah, karena ketika akan melakukan PAW kepada anggota partai, itu pasti akan di usulkan oleh kepala daerah. Termasuk kami membentuk tim advokasi," tegasnya. ***
