Network
JURNAL GAYA - Koordinator Bidang Mitigasi Gempa Bumi dan Tsunami Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Daryono menyatakan masyarakat di daerah rawan tsunami perlu membudayakan evakuasi mandiri agar selamat dari bencana alam tersebut.
"Guncangan gempa kuat sebagai tanda masyarakat di sekitar pantai harus segera evakuasi mandiri, tidak perlu menunggu peringatan dini tsunami," kata Daryono pada kegiatan Sekolah Lapang Geofisika (SLG) yang dipantau secara daring, Selasa, 16 Maret 2021.
BMKG melaksanakan SLG di 30 lokasi pada 2021, salah satunya di DI Yogyakarta yang berada di selatan Jawa, berhadapan langsung dengan Samudera Hindia dan Zona Megathrust.
Wilayah selatan Jawa memiliki tiga sumber gempa yang potensial, yaitu megathrust Selat Sunda, megathrust Jawa Barat-Jawa Tengah dan megathrust Jawa Timur.
Baca Juga: Rencana Anies Baswedan Buka Karaoke di Masa Pandemi Covid-19 Direstui PKS
Dia mengatakan berdasarkan data dan catatan sejarah telah terjadi 12 kali gempa besar di Selatan Jawa dengan magnitudo 7,0 sejak 1840. Sejarah juga mencatat telah terjadi delapan kali tsunami di kawasan tersebut.
Kepala BMKG Pusat Dwikorita Karnawati di Kulon Progo, mengatakan potensi bencana tsunami dan gempa bumi di wilayah pesisir Kulon Progo memang cukup tinggi, sehingga masyarakat perlu mendapat edukasi dan literasi dalam rangka meningkatkan kewaspadaan dan kesiapan dalam melakukan mitigasi bencana gempa bumi dan tsunami.
Baca Juga: MUI Keluarkan Fatwa Vaksinasi COVID 19 Tidak Membatalkan Puasa
"Dengan digelarnya Sekolah Lapang Geofisika 2021, pemahaman tentang mitigasi di masyarakat bisa meningkat. Tujuannya Sekolah Lapang 2021 sendiri adalah untuk edukasi dan literasi masyarakat. Bencana itu tidak dapat dicegah, namun korban jiwanya tetap bisa diminimalisir," kata Dwikorita.
Dwi mengatakan mitigasi bencana memang tidak bisa dilakukan dalam sekali pelatihan. Namun perlu diberi materi berkelanjutan dan harus digelar simulasi secara rutin. Sehingga harapannya mitigasi bencana bisa menjadi budaya di masyarakat.
Baca Juga: Cegah Praktek Korupsi, KPK Berikan Edukasi dan Sosialisasi di Bank bjb
Selain pemahaman masyarakat terhadap mitigasi bencana memerlukan adanya dukungan sarana dan prasarana seperti jalur evakuasi dan peta bencana juga menjadi unsur penting untuk meminimalisir korban jiwa.
"Jalur evakuasi dan peta bencana maka masyarakat bisa lebih cepat menghindar dari bahaya. Sebelum terjadi bencana harus bersiap dan sering berlatih, jangan tunggu sampai bencana. Ini merupakan bekal untuk mengurangi risiko korban dari bahaya gempa bumi dan tsunami," kata Dwi.
Baca Juga: Ridwan Kamil dan KPK Kumpulkan 27 Bupati/Walikota, Ada Apa?
Sementara itu, Staf Ahli Bupati Kulon Progo Bambang Sutrisno mengaku pihaknya rutin mengadakan simulasi kebencanaan untuk kesiapan pemkab dalam upaya mitigasi bencana.
"Hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan kewaspadaan di sektor manapun, baik sisi sumber daya masyarakat (SDM) maupun sarana dan prasarananya. Selain itu, BPBD Kulon Progo sudah memiliki peta potensi bencana. Di tingkat desa juga sudah kami targetkan 75 desa tangguh bencana," katanya.***
