Network
"Karena itu PSBB memang diperlukan tapi dengan catatan ini benar-benar efektif didukung banyak orang supaya pemulihan bisa cepat dilakukan. Nah kedua didukung juga bantuan sosial yang signifikan. Harus ditambah lagi karena kan bisa lebih dalam situasinya," tegasnya.
Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menuturkan tugas pemerintah saat ini adalah memastikan para pekerja terdampak mendapatkan bantuan langsung tunai agar mereka dapat memenuhi kebutuhan harian dan tetap melakukan konsumsi.
Pasalnya PHK belum akan langsung terjadi setelah PSBB total kembali berlaku pekan depan. Pekerja kemungkinan baru terkena pemotongan gaji dan berkurangnya penghasilan karena para karyawan di Jakarta akan bekerja dari rumah.
Jika tak ada jaring pengaman sosial, maka bukan hanya ekonomi Jakarta yang jatuh melainkan juga nasional.
"Sekitar 18-19 persen konsumsi yang dilakukan DKI menyumbang terhadap total konsumsi nasional, ketika ada wacana PSBB, berdampak."
Baca Juga: Tegang dengan India, Pesawat Pengebom Nuklir China Tepergok Masuki Tibet
"Jadi bantuan harus ditingkatkan. Jangan cuma Rp600 ribu per bulan. UMP nasional kan Rp2,9 juta. Jadi kalau mereka diasumsikan berkurang setengah penghasilannya 50 persen, kan Rp1,5 juta idealnya," tuturnya.
Namun yang tak kalah penting juga adalah mendukung para pengusaha terdampak agar mereka tak melakukan PHK. Salah satunya dengan menghapus terlebih kewajiban untuk menyetorkan iuran jaminan pensiun (JP) ke BP Jamsostek dan meneruskan insentif PPh 21 karyawan.
"Jangan setengah-setengah, supaya dampaknya bisa ditekan. Kalau tidak ada upaya dukungan kepada pengusaha, susah juga, karena mereka selama ini bertahan sudah cukup susah," jelas Rendy.
Di luar itu, pemerintah juga harus menyiapkan strategi untuk menggairahkan pasar tenaga kerja pada tahun depan dengan mempercepat realisasi investasi ketika pandemi sudah terkendali.
