Network
JURNALGAYA - Pemerintah memastikan seseorang yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) bakal mendapat jaminan sampai mereka bisa kembali bekerja.
Jaminan itu melalui program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) sesuai dengan Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja yang disahkan menjadi UU pada hari ini, Senin 5 Oktober 2020.
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pandemi Covid-19 tidak hanya memberikan dampak besar ke perekonomian.
Terlihat dari banyaknya masyarakat yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). Oleh karena itu melalui RUU Cipta Kerja pemerintah akan mengadakan program JKP.
Baca Juga: DPR RI Ungkap Alasan Percepatan Pengesahan Omnibus Law Cipta Kerja Jadi Undang-undang
"Program jaminan kehilangan pekerjaan yang memberikan manfaat yaitu cash benefit atau uang tunai dan pelatihan untuk upgrading atau re-skiling, dan akses informasi pasar tenaga kerja," ujarnya saat berpidato dalam pengesahan UU Cipta Kerja di Sidang Paripurna DPR, Senin 5 Oktober 2020.
Melalui JKP itu juga, Airlangga menjanjikan agar masyarakat yang terkena PHK, bisa mendapatkan lagi pekerjaan.
"Dengan demikian, bagi pekerja atau buruh yang mengalami PHK tetap terlindungi dalam jangka waktu tertentu sambil cari pekerjaan baru yang lebih sesuai," kata Airlangga melanjutkan.
Baca Juga: Resmi! Omnibus Law Cipta Kerja Disahkan DPR RI Menjadi Undang-undang
