Network
JURNALGAYA - Polemik Omnibus Law UU Cipta Kerja terus bergulir. Selain unjuk rasa penolakan yang terus menerus terjadi, persoalan siapa dalang di balik demo masih terus dibahas.
Bahkan sosok tersebut menjadi misteri. Beberapa orang sempat disebut menjadi dalang demo Omnibus Law.
Namun hingga kini belum ada pernyataan resmi siapa dalang unjuk rasa tersebut.
Baca Juga: Soal Tudingan ke SBY dan Partai Demokrat, Mahfud MD Lagi-lagi Cuci Tangan
Padahal, kabar adanya dalang dalam demo penolakan UU Cipta Kerja tersebut dihembuskan langsung oleh pemerintah lewat Menteri Airlangga Hartanto yang berbicara dalam sebuah acara televisi.
Meski demikian, dikutip Zonajakarta.com dari Antara, Kepala Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) DPP Partai Demokrat Ossy Dermawan sempat mengatakan tidak benar bahwa aksi dan gerakan besar penolakan omnibus law UU Cipta Kerja pada Kamis 8 Oktober 2020 diinisiasi dan didanai Partai Demokrat atau Cikeas.
"Pernyataan ini perlu disampaikan sehubungan dengan adanya upaya fitnah dan berita bohong yang dilancarkan oleh akun-akun buzzer seperti @digeeembok, untuk mendiskreditkan Partai Demokrat (PD) dan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), terkait aksi besar buruh dan mahasiswa di seluruh Indonesia yang menolak UU Ciptaker pada Kamis 8 Oktober 2020 kemarin," ujar Ossy dalam pernyataan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat 9 Oktober 2020.
Baca Juga: Terbongkar Soal Pemborgolan Petinggi KAMI, Rocky Gerung: Mahfud MD Sendiri Mau Itu Dipamerkan
Baca Juga: Siap-Siap, Mahfud MD Dapat Bocoran BIN Demo Tolak UU Cipta Kerja Sampai 28 Oktober
Kepala Bakomstra DPP Partai Demokrat berpandangan pernyataan ini perlu dibuat semata-mata untuk memberikan informasi yang sebenar-benarnya, dalam rangka memenuhi hak informasi publik yang didasari oleh kejujuran dan asas fair and balance.
Sebab, menurut Ossy, fitnah dan hoaks tersebut juga berpotensi melecehkan aksi kaum buruh, mahasiswa, dan elemen masyarakat lain yang turun ke jalan karena murni ingin menyuarakan penolakan mereka terhadap UU Ciptaker.
Seperti diberitakan Zona Jakarta dalam artikel Beri Bocoran, Mahfud MD: Mungkin Nanti Ada yang Ditangkap, Orang Dekat Pak SBY! Ossy mengatakan, DPP Partai Demokrat akan menempuh jalur hukum kepada pihak-pihak yang melancarkan fitnah dan tuduhan yang tidak berdasar terhadap Partai Demokrat tersebut.
Memang benar, Partai Demokrat melakukan penolakan terhadap RUU Ciptaker, sebagaimana yang disampaikan dalam pandangan mini fraksi, tanggal 3 Oktober 2020, dan juga disampaikan dalam Sidang Paripurna tanggal 5 Oktober 2020.
"Sikap berbeda tersebut merupakan hal biasa dalam demokrasi. Sebagaimana partai lain juga melakukan hal yang sama di parlemen, dalam konteks dan masalah yang berbeda," kata Ossy.
Ossy mengatakan sikap berbeda menolak UU Ciptaker itu tidak hanya dilakukan oleh Partai Demokrat, tapi juga dilakukan oleh organisasi kemasyarakatan, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, akademisi, lembaga swadaya masyarakat, serikat buruh, organisasi mahasiswa serta sejumlah kepala daerah.
Baca Juga: Tak Ada Edinson Cavani Dalam Daftar Manchester United pada Laga Melawan PSG di Liga Champions
Tak berhenti sampai disitu, anak buah SBY, Andi Arief yang juga merupakan kader partai Demokrat menuntut pemerintah untuk melakukan klarifikasi atas tuduhan nama SBY dan AHY yang diduga dalang demo tersebut.
Hal itu diutarakannya dalam akun Twitter @AndiArief_ pada 13 Oktober 2020.
"Kalau sampai tidak ada klarifikasi dari Pak @mohmahfudmd, Pak Airlangga, Pak Luhut dan BIN atas tuduhan bahwa Pak SBY, AHY dan demokrat yang difitnah di belakang demo besar ini, maka tidak ada jaminan ketegangan politik akan mereda," tulis akun @AndiArief_.
Menanggapi hal tersebut Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD membalas cuitan tersebut lewat akun Twitter pribadinya.
Hal ini seperti dikutip Zonajakarta.com dari akun Twitter @mohmahfudmd yang mengunggah sebuah postingan pada 14 Oktober 2020, menanggapi cuitan akun @AndiArief_
Baca Juga: 1 Tahun Jokowi-Ma'ruf Amin, Ketua MPR RI Ingatkan Pemerintah Agar Fokus Hadapi Masa Pandemi Covid-19
"Klarifikasi macam apa yg diminta Mas @AndiArief__? Tak seorang pun di antara kami pernah bilang Pak SBY atau AHY sbg dalang atau membiayai unras. Sebaliknya, tolong diklarifikasi kapan kami bilang begitu. Kalau ada nanti kami selesaikan. Itu kan hanya di medsos2 yg tak jelas," tulis akun Twitter @mohmahfudmd seperti dikutip Zonajakarta.com.
Hingga saat ini, pemerintah memang belum pernah menyebut nama dalang dibalik kerusuhan demo yang isunya berhembus kencang.
Namun sebelumnya, Kader PDIP, Dewi Tanjung bahkan lantang menuding Partai Demokrat membiayai demo penolakan RUU Cipta Kerja.
Dewi Tanjung terang-terangan menulis Presiden keenam RI, Susilo Bambang Yudhoyono dalang dari demo penolakan RUU Cipta Kerja.
Dalam akun Twitter pribadi milik Dewi Tanjung @DTanjung15, diunggah sebuah postingan pada 8 Oktober 2020:
"SBY, lebih baik uangnya dipakai bikin project lagu aja, daripada buat bayar orang berdemo. uooops, Nyai keceplosan," cuit Dewi di akun Twitternya, @DTanjung15.
Tak berhenti sampai disitu, Dewi Tanjung bahkan menyinggung soal kegagalan anak SBY untuk menjadi menteri.
Baca Juga: Mahfud MD Dorong SBY Laporkan Tanjung Politikus PDIP Penyebar Hoaks
Baca Juga: Dewi Tanjung Sindir SBY Baper, Nyuruh Diam dan Bikin Lagu
Baca Juga: Mahfud MD: Laporkan Penyebar Hoaks di Medsos Kalau SBY Merasa Dirugikan
"SBY, Kau sudah Tua sebaiknya Kau perbanyak aja ibadahnya. Anak mu Gagal jadi menteri Kau terus membuat gaduh di negara ini. Apa kau tidak takut akan azab Allah SWT atas kedzoliman yg kau lakukan selama ini kepada bangsa ini. Sebelum Malaikat Mau menjemput Mu maka bertaubatlah SBY," tulis akun @DTanjung15 pada 9 Oktober 2020 seperti dikutip Zonajakarta.com.
Dewi Tanjung sendiri mengaku tak gentar meski diancam akan disomasi oleh partai Demokrat atas cuitannya tersebut.
"Nyai di Ancam akan di Somasi oleh Demokrat karna mereka bilang Nyai memfitnah SBY Lalu Nyai Harus Bilang Waoow Gitu. Seluruh rakyat Indonesia tau 10 Thn SBY jd Presiden Gagal bnyk Project Mangkrak & kekayaan SBY makin meningkat. Mau kasus hambalang & Centuri, Petral di buka lg neh," tulis akun @DTanjung15 pada 10 Oktober 2020.
Baca Juga: Barcelona Berupaya Perpanjang Kontrak Frenkie de Jong dan Clement Langlet
Kini, Mahfud MD kembali menyinggung soal dalang demo yang dimaksud pemerintah.
Dikutip dari RRI, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD kembali menegaskan bahwa pemerintah tak menyebut partai sebagai dalang demo penolakan UU Cipta Kerja yang berakhir ricuh di sejumlah wilayah, termasuk Jakarta.
"Kita ndak nyebut partainya, oleh sebab itu, ketika kemarin Partai Demokrat dengan apa namanya, merasa disudutkan oleh itu, kalau pemerintah kan tidak mengatakan itu," kata Mahfud seperti dikutip dari wawancara di kanal YouTube Karni Ilyas, yang dirilis Minggu 18 Oktober 2020.
Pemerintah, kata dia, hanya menyebut ada pihak yang ditangkap secara individu tanpa embel-embel organisasi atau kedekatan dengan siapapun.
"Mungkin, mungkin ya, ada orang yang nanti ditangkap. Itu orang dekat dengan Pak SBY, tetapi kita tidak mengatakan orang itu disuruh Pak SBY. Hanya dekat dengan Pak SBY dan mungkin orang itu dekat juga dengan saya, masa dibilang saya (dalangnya)," imbuh Mahfud.
Soal reaksi SBY yang merasa tertuduh, Mahfud sekali lagi memastikan pemerintah tak ikut-ikutan. Kata dia, tudingan itu dibuat oleh akun Twitter, bukan oleh pemerintah.
"Lho (yang menuding) itu bukan pemerintah. Kenapa pemerintah diem aja lihat (tudingan) itu? Lah (kasus pencemaran nama baik) itu kan delik aduan, kalau yang begitu ditangani pemerintah, orang yang tiap hari caci Pak Jokowi banyak, orang yang maki saya banyak, tidak diapa-apain juga," kata Mahfud.***(Lusi Nafisa/Zona Jakarta)
