Network
JURNALGAYA – Pemberian penghargaan Bintang Mahaputera kepada Panglima TNI Gatot Nurmantyo oleh Presiden Indonesia, Joko Widodo (Jokowi) bukanlah bentuk pembungkaman.
Hal ini disampaikan Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno.
Sebab, penghargaan tersebut bukan hanya diberikan kepada Gatot saja, tetapi kepada para mantan panglima lainnya.
Baca Juga: Profil Gatot Nurmantyo, dari Prajurit, Dirikan KAMI, hingga Dianugerahi Bintang Mahaputra
"Saya kira agak sulit ya, penghargaan Bintang Mahaputera ini kan bukan hanya diberikan kepada Pak Gatot sebagai mantan Panglima TNI, tetapi hampir diberikan kepada semua mantan panglima yang dianggap memiliki sumbangsih untuk kehidupan berbangsa dan bernegara," kata Adi, seperti dikutip dari RRI, Selasa 10 November 2020.
Seperti diketahui, Menkopolhukam Mahfud MD rencananya akan mendapatkan Bintang Mahaputera di Hari Pahlawan.
Di lain pihak, Gatot kerap mengkritisi kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama gerakan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI).
Baca Juga: Tiba Pukul 09.00 di Indonesia, Imam Besar FPI Habib Rizieq Shihab Puncaki Trending Twitter
Lebih jauh, Adi mengungkapkan, dugaan pembungkaman baru bisa terjadi jika penghargaan tersebut hanya diberikan kepada Gatot saja.
"Beda ceritanya kalau penghargaan ini hanya diberikan kepada Pak Gatot. Pak Gatot satu-satunya orang yang diberikan penghargaan," imbuhnya.
Baca Juga: Unik, di Bandung Ada Pasar Rakyat Standar Covid-19, Lihat Yuk...
Berita sebelumnya, bertepatan dengan Hari Pahlawan atau 10 November 2020, Presiden Joko Widodo akan menganugerahkan gelar Bintang Mahaputra ke Presidium KAMI, Gatot Nurmantyo.
Kepastian tersebut diberikan Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM, Mahfud MD dalam akun Twitter pribadinya, @mohmahfudmd.
Dalam cuitannya disebutkan, tanggal 10-11 November 2020, Jokowi akan menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional (PN) dan Bintang Mahaputra (BM).
Baca Juga: Din Syamsuddin Turun Mimbar, Acara KAMI Dibubarkan Polisi, Gatot Nurmantyo Gagal Pidato
Untuk gelar pahlawan nasional di antaranya diberikan pada SM Amin dan Soekanto. Sedangkan yang memeroleh Bintang Mahaputra, antara lain antara lain, Gatot Nurmantyo dan Arief Hidayat.
"Tgl 10 dan 11 November 2020 Presiden akan menganugerahkan gelar Pahlawan Nasiona (PN) dan Bintang Mahaputera (BM). Yg dpt gelar PN, antara lain, SM Amin dan Soekanto; yg dpt BM, antara lain, Gatot Nurmantyo dan Arief Hidayat," cuit Mahfud MD.
Tgl 10 dan 11 November 2020 Presiden akan menganugerahkan gelar Pahlawan Nasiona (PN) dan Bintang Mahaputera (BM). Yg dpt gelar PN, antara lain, SM Amin dan Soekanto; yg dpt BM, antara lain, Gatot Nurmantyo dan Arief Hidayat.— Mahfud MD (@mohmahfudmd) November 3, 2020
Seperti diketahui Bintang Mahaputera adalah bintang penghargaan sipil yang tertinggi, tetapi dikeluarkan dan diberikan sesudah Bintang Republik Indonesia kepada anggota korps militer.
Bintang ini diberikan bagi mereka yang berjasa secara luar biasa pada bidang militer.
Postingan tersebut membuat netizen heboh. Karena Gatot selama ini kerap bertentangan dengan pemerintah. Gatot kerap mengkritik Jokowi dan pemerintahannya.
Bahkan Deklarasi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Provinsi Jambi beberapa waktu lalu dibubarkan polisi, Jumat 30 Oktober 2020.
Acara yang berlangsung di Sekretariat KAMI, Jalan M Yamin, Jambi tersebut dihadiri Din Syamsuddin dan Gatot Nurmantyo.
Baca Juga: 14 Deretan Pendukung Jokowi yang Duduki Kursi Komisaris BUMN, Berikut Daftarnya
Baca Juga: Road Trip ke Sukabumi, Sambangi Destinasi Wisata Berdaya Magis hingga Berburu Kuliner Legendaris
Pada saat dibubarkan dan polisi datang ke lokasi acara, Din sudah selesai berpidato, sementara Gatot belum. Panitia acara deklarasi, Muhammad Usman mengatakan, polisi datang setelah Din memberikan sambutan.
Sebelumnya, Ketua Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), Gatot Nurmantyo, menyampaikan kritik pedasnya.
Kali ini, kritik yang dilontarkan mengenai keseriusan pemerintah dan DPR menangani pandemi Covid-19. Sebab kebijakan yang selama ini dilontarkan membingungkan masyarakat.
Bukan hanya kebijakan terbaru, bahkan langkah pemerintah sejak awal dinilainya tidak jelas.
Baca Juga: Sebut Kebijakan Pemerintah Membingungkan, Gatot Nurmantyo Pertanyakan 'Persenjataan' Doni Monardo
Ketika awal pandemi, sambung Gatot, pemerintah justru menarik wisatawan ke Indonesia, padahal penanganan Covid-19 pada masa awal ini menurutnya sangat menentukan.
Selain itu, pemerintah tidak membekali satgas Covid-19 yang ketika itu dipimpin oleh Doni Monardo 'persenjataan' kuat. Seperti, kewenangan untuk menghentikan transportasi, bidang keimigrasian, dan sebagainya.
Kemudian, Presiden Joko Widodo sempat menekankan mengedepankan kesehatan dibandingkan ekonomi.
Baca Juga: Kabar Gembira, BLT UMKM Rp 2,4 Juta Diperpanjang hingga 2021, Ini Cara Mendapatkannya
Namun, ketika DKI Jakarta memutuskan kembali memberlakukan PSBB (rem darurat), hal tersebut justru diprotes oleh sejumlah menteri.
"Dengan kebingungan inilah, kami sarankan kepada pemerintah, presiden dan DPR untuk lebih serius lagi. Ya kalau itu ditanggapi oposisi silahkan saja, tapi maksud kami untuk lebih baik," ucapnya.***
