JURNAL GAYA - Partai Demokrat (PD) menganggap jumpa pers kubu versi Kongres Luar Biasa (KLB) yang dipimpin Moeldoko di lokasi proyek Wisma Atlet Hambalang, Citeureup, Kabupaten Bogor, Jawa Barat merupakan bentuk frustasi.
"Partai Demokrat menegaskan bahwa konferensi pers ini merupakan bentuk frustasi dan upaya menutupi rasa malu kepada peserta KLB abal-abal dan khalayak luas," ujar Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra dalam keterangan tertulisnya, Kamis, 25 Maret 2021.
Menurutnya, PD versi KLB ingin mengalihkan isu dari rentetan upayanya dua pekan terakhir yang dianggap gagal.
Baca Juga: Kantor Staf Presiden Jelaskan Soal Rencana Impor Beras, Begini Keharusannya
"Pertama, katanya pasca-KLB abal-abal akan segera memasukkan berkas ke Kemenkumham. Faktanya, butuh waktu lebih dari seminggu untuk mengajukan."
"Kedua, laporan Marzuki Alie ke Bareskrim Polri, ditolak. Ketiga, laporan Moeldoko ke Polda Metro Jaya, juga ditolak. Terakhir, gugatan Marzuki Alie dan kawan-kawan ke PN, dicabut karena ketidakyakinan mereka terhadap legal standing," ujar Herzaky.
Namun, ia menyebutkan bahwa partainya akan tetap fokus pada beberapa poin, seperti menunggu sikap Kemenkumham menggugurkan permohonan PD versi KLB.
Baca Juga: Banjir Bandang Terjang Wilayah Sumedang, Dua Orang Terseret Arus
"Kemudian fokus pada gugatan perbuatan melawan hukum yang kami ajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, terhadap Jhony Allen, Darmizal, Marzuki Alie, dan kawan-kawan, atas penggunaan atribut Partai Demokrat dan pelaksanaan KLB yang bertentangan dengan hukum," ujarnya pula.
Sebelumnya, politisi Partai Demokrat versi KLB Max Sopacua mengungkap alasan kubunya menggelar jumpa pers di lokasi proyek Wisma Atlet Hambalang, yaitu untuk mengingat kembali masa lalu.
"Kenapa Demokrat KLB ini di Hambalang. Tempat inilah, proyek inilah yang menjadi salah satu bagian yang merontokkan elektabilitas Demokrat ketika peristiwa-peristiwa itu terjadi," ujar Max saat jumpa pers.
Baca Juga: Dewan Minta Pastikan Tak Ada Pemburu Rente Bermain dalam Setiap Kebijakan Impor
Menurutnya, sejak diusutnya kasus korupsi megaproyek senilai Rp2,5 triliun itu oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), elektabilitas Partai Demokrat terus turun karena menyeret para petinggi PD.
"Hambalang bagian dari sejarah yang menentukan yang menyebabkan Demokrat turun mulai 20,4 persen menjadi 10,2 persen dan 7,3 persen. Itu berturut-turut. Saya adalah pelaku sejarah," ujarnya pula.
Ia menuding, masih ada beberapa oknum kader Partai Demokrat yang turut menikmati hasil korupsi Wisma Atlet, tapi hingga kini belum diproses hukum.
"Sebagian besar kawan kami yang terlibat sudah menderita, sudah dimasukkan ke tempat yang harus dimasukkan karena kesalahannya, tetapi ada yang tidak tersentuh hukum yang juga menikmati hasil dari pembangunan ini, sampai hari ini belum. Mudah-mudahan segera ya," ujarnya pula.