JURNAL GAYA - Riuhnya penolakan Omnibus Law Undang-Undang (UU) Cipta Kerja rupanya menarik perhatian media asing. Mereka turut menyoroti dinamika pergolakan di tengah masyarakat terkait pro kontra produk hukum tersebut.
Dilansir Jurnal Gaya dari Galamedia, salah satunya sorotan datang dari South China Morning Post (SCMP), sebuah media asal Hong Kong, China. Media tersebut menyebutkan bahwa Habib Rizieq Shihab menyerukan agar massa yang menolak UU Cipta Kerja melengserkan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Dalam pemberitaanya dikutip Kamis 15 Oktober 2020, disebutkan seorang ulama Muslim Indonesia yang berada dalam pengasingan meminta para pengikutnya untuk mengepung Istana Presiden Jakarta pada Selasa, 13 Oktober 2020 sore.
Baca Juga: Waktunya Cek Merchant Baru ShopeePay Minggu Ini, Untuk Referensi Makanan Hingga Kecantikan
Baca Juga: Pemerintah Donald Trump akhirnya Terbuka Sambut Menhan Prabowo Subianto
Dalam artikel di Galamedia yang berjudul Sorotan Media China Soal Penolakan Omnibus Law, Singgung Habib Rizieq hingga Prabowo Subianto, seruan tersebut dilontarkan ulama terkait untuk menggulingkan Presiden Joko Widodo.
Disebutkan dalam sorotan media luar negeri tersebut bahwa tagar #UmmahUniteToRejectOmnibusLaw, yang berarti komunitas Muslim bersatu untuk menolak Omnibus Law, menjadi tren di Twitter di Indonesia pada hari Selasa ketika ribuan orang berkumpul di Jakarta untuk melakukan protes
Undang-undang kontroversial, yang berisi reformasi dalam RUU “Omnibus” yang mengubah lebih dari 70 undang-undang yang ada, ditujukan untuk memotong birokrasi dan meningkatkan investasi untuk menciptakan lapangan kerja.
Baca Juga: Dewi Tanjung Sindir SBY Baper, Nyuruh Diam dan Bikin Lagu
Tetapi para pekerja yang memprotes, mengatakan itu merusak undang-undang ketenagakerjaan yang ada, mengurangi pendapatan mereka, dan melemahkan perlindungan lingkungan.
Puluhan ribu orang turun ke jalan di seluruh negeri pekan lalu di tengah kekhawatiran aksi unjuk rasa dapat memperburuk wabah virus corona (Covid-19) di Indonesia.
Pada hari Selasa, jalan-jalan di Jakarta yang biasanya tersumbat hampir kosong dari mobil, kedutaan ditutup dan banyak bisnis ditutup karena beberapa kelompok Muslim mengumumkan mereka akan menggelar protes.
Baca Juga: Aktivis KAMI Ditahan, Fahri Hamzah: Saatnya Menhan Bertindak!
Mengibarkan bendera hitam bertuliskan deklarasi iman Islam, beberapa ribu demonstran banyak yang mengenakan jubah Islam putih, memenuhi jalan raya utama.
Para pengunjuk rasa meneriakkan “Allahu Akbar” dan “Kami berdiri bersama para pekerja” di dekat jalan yang diblokir.
Sumber keamanan senior mengatakan pada This Week In Asia bahwa seruan ulama Habib Rizieq Shihab, yang telah tinggal di pengasingan di Arab Saudi selama beberapa tahun, tidak sebesar perhatian “elemen terlatih” anonim yang menyusup ke demontrans.
Baca Juga: Sindir Mahfud MD, Gatot Nurmantyo: KAMI Luar Biasa, Baru 2 Bulan Sudah Bisa Kerahkan Jutaan Orang
“Demonstrasi mahasiswa dan pekerja baik-baik saja, tidak ada masalah dengan itu… mereka sudah diantisipasi oleh polisi,” kata sumber keamanan yang tidak mau disebutkan namanya itu.
Sumber tersebut melanjutkan, masalahnya adalah elemen terlatih yang tidak diketahui yang menyusup ke dalam protes dan kemungkinan memicu kekerasan yang mungkin sulit dikendalikan karena mereka tampaknya tidak memiliki pemimpin yang bisa mengendalikan mereka.
Seperti diketahui, Habib Rizieq adalah pemimpin Front Pembela Islam (FPI), sebuah kelompok yang menurut Human Rights Watch (HRW) merupakan ekstremis yang terlibat dalam berbagai tindakan pelecehan, intimidasi dan kekerasan massa terhadap agama minoritas.
Baca Juga: Marissa Haque Kritik Pemerintahan Jokowi, Akun Twitter-nya Digeruduk Netizen, Fadli Zon: Wah Berani
Masih dalam laporan media asing tersebut, pada Selasa, Menteri Pertahanan Indonesia Prabowo Subianto mengklaim demonstrasi dikendalikan dari luar negeri.
“Saya ingin mengingatkan Anda, hoax ini dimaksudkan untuk membuat masalah dan saya yakin itu berasal dari luar negeri. Ada… negara asing tertentu yang tidak suka melihat Indonesia yang damai dan maju,” kata Prabowo
Anggota parlemen Yaqut Cholil Quomas, dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang merupakan bagian dari koalisi parlemen Widodo, mengatakan akan “sulit” bagi Rizieq untuk memobilisasi massa, “kecuali ada kepentingan pribadi yang ingin ikut serta dalam demonstrasi ini”.
Baca Juga: Diajak Buat Aturan Turunan UU Cipta Kerja, Said Iqbal: Sekali Tolak, Ya Tolak
Charles Honoris, anggota parlemen dari Partai Perjuangan Demokrasi Indonesia (PDI), mengatakan, sebagian besar pengunjuk rasa memiliki keprihatinan yang tulus tentang ketentuan undang-undang baru dan itu adalah hak mereka untuk menyuarakan pendapat mereka.
Pasar keuangan dan komunitas bisnis menyambut baik undang-undang tersebut, dengan analis menggambarkannya sebagai bagian dari reformasi ekonomi yang sangat dibutuhkan Indonesia, sementara rupiah Indonesia menguat minggu lalu terhadap dolar.
Namun, Honoris mengakui, ada “pihak dengan motif lain yang mendalangi protes terhadap Omnibus Law”.
Baca Juga: Tanjung yang Disebut Mahfud MD, Sindir SBY Baper dan Nyuruh Bikin Lagu
“Ada laporan bahwa preman ditawari uang untuk memprovokasi pengunjuk rasa melakukan kekerasan dan perusakan publik,” kata Honoris.
Anggota parlemen dan sumber keamanan mengatakan, Jokowi akan dapat mengatasi kerusuhan karena dia terus menikmati dukungan dari mitra koalisinya.
“Posisi Jokowi masih sangat aman karena sejumlah besar partai politik masih setia mendukungnya,” kata Yaqut, yang juga mengepalai GP Ansor, sayap pemuda dari Organisasi Muslim terbesar di negara itu, Nahladtul Ulama (NU) yang mengklaim lebih dari 50 juta pengikut.
Baca Juga: Siang Ini, Istana Negara Bakal Kembali Dikepung Ribuan Buruh Tolak Omnibus Law UU Cipta Kerja
“Saya tidak melihat kondisi saat ini berbahaya, hanya mencekam akibat Omnibus Law yang dianggap tidak jujur dan mengutamakan bisnis di atas pekerja dan rakyat jelata,” kata Yaqut.
Honoris menambahkan bahwa presiden “terus mendapat dukungan dari publik dan koalisi luas partai politik di parlemen”.
Tetapi, anggota parlemen mengatakan kerusuhan tidak boleh dianggap enteng dan perlu ada solusi untuk meredakan situasi, termasuk komunikasi yang lebih baik dengan publik di tengah disinformasi yang berputar-putar dan informasi yang salah tentang undang-undang.
Baca Juga: Mengejutkan, Dynamite BTS Ternyata Hentak Panggung BBMA 2020 dari Tempat Ini
"Badan-badan negara bagian yang berbeda harus terlibat", kata mereka.
Serikat pekerja mengatakan belum ada transparansi atas undang-undang tersebut dan salinan akhir dari Omnibus Law masih belum dipublikasikan meskipun telah disahkan oleh Parlemen pada 5 Oktober.
Draf pertama memiliki 905 halaman. Draf 1.035 halaman kemudian muncul. Draf terbaru memiliki 812 halaman setelah revisi, media lokal melaporkan pada hari Selasa.
Baca Juga: Mahfud MD Dorong SBY Laporkan Tanjung Politikus PDIP Penyebar Hoaks
“Tindakan paling drastis adalah dengan membatalkan undang-undang melalui keputusan presiden,” kata Yaqut dari PKB, seraya menambahkan bahwa bola ada di pengadilan Widodo.
Honoris mengimbau untuk tenang dan meminta para pemimpin politik dan masyarakat untuk “menolak segala macam provokasi dan berita palsu yang beredar di lingkaran media sosial kita”.
Ia mengatakan kelompok yang tidak senang dengan Omnibus Law dapat menempuh jalan lain tanpa membahayakan keselamatan dan kesehatan masyarakat, seperti mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi.
Baca Juga: Unpad Teliti Ekstrak Kulit Buah Manggis, Ternyata Berpotensi sebagai Anti-Covid-19
“Beberapa kelompok, termasuk kelompok buruh dan organisasi keagamaan sudah menyatakan akan menempuh opsi ini,” kata Honoris.
Namun Aliansi Kongres Serikat Buruh Indonesia (KASBI) bersumpah akan melanjutkan protesnya, meskipun tidak akan menanggapi seruan FPI pada hari Selasa.
“Kami akan melanjutkan perjuangan kami untuk mendesak pemerintah Indonesia untuk membatalkan undang-undang penciptaan lapangan kerja,” kata ketua Nining Elitos.
Baca Juga: Mengenal Johnny G Plate, Menkominfo yang Marah di Mata Najwa: Kalau Pemerintah Bilang Hoax, Ya Hoax
Ia menambahkan bahwa undang-undang tersebut menghapus keamanan kerja dan “kehidupan yang layak untuk kemanusiaan” dan “semakin melegitimasi sistem kontrak kerja, outsourcing tanpa batas, membuat pekerja lebih rentan.”
“Kami merasakan ketidakpercayaan terhadap pemerintah dan DPR karena sejak awal banyak penolakan dan kritik terhadap hukum oleh serikat pekerja, pemuda, pelajar, petani, perempuan, masyarakat adat, kaum miskin kota, dan akademisi tetapi pemerintah dan anggota parlemen tidak mendengarkan sama sekali,” kata Nining.
Dalam pidatonya yang disiarkan langsung pada Jumat malam, Jokowi mengatakan protes terhadap Omnibus Law didasarkan pada “disinformasi dan hoax” yang tersebar di media sosial.
Baca Juga: Mahfud MD Jangan Ada Kompromi Politik Lagi!
Dia menyangkal undang-undang baru akan menghapus upah minimum, mengatakan sekitar 2,9 juta orang muda memasuki pasar kerja setiap tahun, dan dengan sekitar 87 persen hanya memiliki kualifikasi sekolah menengah dan di bawahnya, ini berarti perlu ada lebih banyak pekerjaan yang diciptakan untuk tenaga kerja- industri intensif.
“Ada sekitar 6,9 juta yang menganggur dan 3,5 juta terkena pandemi Covid-19,” ujarnya.
JOkowi mengatakan, UU Cipta Kerja ini bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja sebanyak mungkin bagi pencari kerja dan pengangguran, seraya menambahkan bahwa siapa pun yang tidak senang dengan UU tersebut dapat menggugat undang-undang di Mahkamah Konstitusi.
Baca Juga: Kritik Pedas Pakar UGM ke DPR: Undang Undang Itu Sakral, Bisa Bunuh Orang dengan Sah!
Aribowo Sasmito, ketua tim pemeriksa fakta di Mafindo, sebuah organisasi sipil Indonesia yang melacak berita palsu, mengatakan media sosial dan layanan pesan instan menjadi salah satu faktor pemicu demonstrasi.
Berita tentang konsekuensi protes, seperti kerusakan harta benda dan korban jiwa, juga disebarluaskan untuk memancing reaksi sekaligus menggalang dukungan, kata Aribowo.
“Hoaks masih terjadi sampai sekarang. Norma standarnya, ketika demonstrasi mulai mereda, mereka [hoax] akan beralih ke tema lain yang lagi ngetren,” kata Aribowo.***