Network
"Kami percaya sepenuhnya kepada KPK dalam menangani masalah ini. Persoalan ini akan ditangani secara transparan, secara baik, secara cepat, dan pada akhirnya masyarakat dapat mengetahui persoalan ini secara jelas duduk masalahnya," ujar Muzani.
Diharapkan, asas hukum praduga tak bersalah tetap dihormati, tetap dijunjung tinggi, karena itu upaya untuk menyediakan bantuan hukum terhadap Edhy Prabowo harus dihormati sebagai upaya untuk menjernihkan persoalan-persoalan yang dituduhkan (kepada)-nya.
Tidak politisasi
Penangkapan yang dilakukan oleh KPK terhadap Edhy Prabowo dan stafnya itu tidak ada unsur politisasi.
"Kasus yang terjadi di KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan) tentu adalah tindak pidana korupsi murni, tidak ada kaitannya dengan politik," ujar Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri di Jakarta, Sabtu.
Kasus Edhy tersebut bersifat perseorangan meskipun yang bersangkutan merupakan pengurus partai.
"Jadi, jangan kita diajak masuk ke dalam ranah politik. Kalau pun ada orang-orang yang terlibat dan dia merupakan pengurus partai, tetapi terkait kasus tindak pidana adalah berlaku orang per orang," katanya.
Memang Pemilu selanjutnya akan digelar empat tahun lagi, namun perlu ada upaya dari Gerindra untuk mendapatkan kepercayaan publik kembali. Terlebih, Prabowo Subianto digadang-gadang akan maju di Pilpres 2024.
