Network
Kasus korupsi benur itu juga menjadi "tsunami" politik hubungan Presiden Jokowi dengan Prabowo Subianto yang sudah mesra.
"Kasus dugaan korupsi di KKP ini menjadi tsunami politik bagi partai Gerindra yang baru pertama kali masuk kabinet pemerintahan," kata Direktur Eksekutif Indonesia Public Institute (IPI) Karyono Wibowo, di Jakarta, Sabtu (28/11).
Dugaan korupsi Edhy tersebut juga bisa mengganggu relasi politik Prabowo dan Jokowi yang baru terjalin manis usai bertarung dalam dua edisi pilpres, 2014 dan 2019.
Kasus OTT itu juga berdampak terhadap penurunan elektabilitas Gerindra yang saat ini berada diurutan kedua pemenang Pemilu 2019.
Tak hanya Gerindra, melainkan elektabilitas Prabowo Subianto yang digadang-gadang bakal maju menjadi calon presiden 2024 akan merosot.
"Peristiwa ini menjadi bahan pertimbangan publik untuk melakukan penilaian (assessment) terhadap integritas Gerindra yang kerap menggaungkan narasi antikorupsi sebagaimana yang dilontarkan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto," kata Karyono.
Degradasi kredibilitas Gerindra
Survei yang dilakukan Center for Political Communication Studies (CPCS) pada 11-20 November 2020 menunjukkan elektabilitas Partai Gerindra masih berada di urutan kedua setelah PDI Perjuangan.
Baca Juga: Luhut: Peraturan Menteri KP yang Diterbitkan Edhy Prabowo Tidak Salah, Tapi...
