Network
JK juga menyatakan akan berkoordinasi dengan pemerintah Indonesia, mengingat program perdamaian ini merupakan gagasan dari pemerintah RI.
"Tentunya, untuk perdamaian kita selalu bersedia untuk membantu. Rencananya kita akan mengundang pihak yang berkonfik untuk berdialog di Jakarta itu salah satu opsi, kita akan mengundang Taliban melalui MUI. Saya juga akan segera melaporkan ke wakil Presiden Maruf Amin untuk berkoordinasi bagaimana pun program perdamaian ini adalah gagasan dari Pemerintah RI," beber JK.
Baca Juga: Rizal Ramli Sebut Ingin Cepat Kaya di Indonesia 'Bisnis Kekuasaan', Sindir Jusuf Kalla?
Menteri Urusan Haji dan Agama Afganistan Muhammad Qosim Halimi sebelumnya juga telah meminta kesediaan JK untuk menjadi fasilitator dialog antara pihak pemerintah dan Taliban.
Hal senada juga disampaikan oleh CEO High National Reconsiliation Council (HCNR) Afganistan, Abdullah Abdullah.
Baca Juga: Tips Merawat Kesehatan Kulit Wajah di Masa Pandemi, Cantik Tanpa ke Salon? Tak Masalah!
Sementara itu, Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri PMI Pusat Hamid Awaludin yang akan berperan sebagai juru runding dari pihak JK mengungkapkan kesepahaman antarfaksi di Afganistan akan mudah tercapai karena tidak ada pembicaraan mengenai perubahan konstitusi.
"Semua faksi menyepakati pemerintahan Islam hanya model pelaksanaannya saja yang berbeda karena terkait pemahaman terhadap hukum Islam itu sendiri," katanya. ***
