Hindari Penularan COVID 19, BNPB Tidak Akan Bangun Huntara di Lokasi Bencana

JURNAL GAYA – Untuk menghindari penularan virus COVID 19 di di lokasi terdampak bencana alam di Nusa Tenggara Timur, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Doni Monardo menegaskan pemerintah pusat tidak akan membangun hunian sementara

"Kami minta daerah percepat usulan kepada pemerintah pusat melalui BNPB, agar BNPB bisa segera menyalurkan dana sebesar Rp500 ribu per keluarga setiap bulan. Ini semata-mata upaya kami untuk mencegah tempat pengungsian justru menimbulkan masalah baru yaitu penularan COVID-19," beber Doni dalam keterangannya mengenai penanganan bencana alam di NTT secara virtual yang diakses dari Jakarta, Rabu malam 7 April 2021.

Baca Juga: Kementrian PUPR Upayakan Tanggap Darurat di NTB dan NTT, Bangun Jembatan Darurat untuk Jangkau Lokasi Bencana

Dengan dana tersebut, dikatakan Doni masyarakat yang terdampak bencana dapat menyewa rumah keluarga atau saudara, sehingga risiko terpapar COVID-19 bisa dikurangi karena tidak harus bersama-sama tinggal di pengungsian. 

Selain itu, Kementerian Kesehatan dan BNPB telah menyalurkan puluhan ribu kit tes usap (swab) antigen yang diprioritaskan diberikan ke daerah dengan risiko penularan tinggi, yaitu di tempat-tempat pengungsian. "Dan kami serahkan itu kepada pemerintah provinsi untuk mendistribusikannya, sehingga pemerataan bisa dilakukan dengan baik,” ucap Doni.

Mengenai perbaikan infrastruktur, ditambahkannya akan diprioritaskan setelah masa tanggap darurat berakhir. Setelah seluruh korban bencana tertangani dengan baik dan juga jenazah yang ada di tempat-tempat sulit terjangkau sudah bisa ditemukan.

Adapun pelayanan kesehatan, terutama di Adonara, memang tidak tersedia rumah sakti dan beberapa pasien sudah dievakuasi ke rumah sakit di Larantuka. "Kami cek kesiapan rumah sakit di sana (Larantuka) dan cukup bagus,” terangnya.

Baca Juga: Presiden Jokowi Perintahkan Segera Tangani Bencana Banjir Bandang dan Longsor di NTT dan NTB

Selain itu, beberapa dokter sudah didatangkan Kementerian Kesehatan dari beberapa daerah, termasuk ada tawaran relawan medis yang akan memperkuat keberadaan dokter yang ada sekarang ini. Sedangkan di Alor dan Lembata, rumah sakit sudah mampu menangani pasien.