Network
JURNAL GAYA – Santer berhembus mengenai Presiden Joko Widodo akan melakukan perombakan kembali pada para menterinya di Kabinet Indonesia Maju. Isu tersebut salahsatunya berhembus dari Ketua kelompok relawan pendukung Presiden Joko Widodo, Jokowi Mania (Joman) Immanuel Ebenezer.
Direshuflenya beberapa menteri dikatakan Immanuel Ebenezer lantaran para menteri tersebut dinilai kurang kinerjanya dan juga mengenai administrasi yang rumit dan buruknya saluran komunikasi sehingga menyulitkan Presiden Jokowi untuk terhubung dengan rakyat.
Baca Juga: Presiden Jokowi Resmi Teken Keppres Larangan Mudik 2021: Hadang 81 Juta Pemudik Tahun Ini
Salahsatu menteri yang digadang-gadang menjadi target reshufle yakni Menteri Sekretaris negara Pratikno. “Ada 5 menteri yang wajib hengkang, pertama Mensesneg Pratikno. Pejabat yang satu ini selalu bermasalah dalam administrasi dan memberikan pagar betis kepada Jokowi sehingga kelompok pro rakyat sulit berkomunikasi dengan presiden,” ungkap Imannuel Ebenezer kepada wartawan, Selasa 13 April 2021.
Menurutnya sulit untuk Jokowi mempertahankan Praktikno ditengah kinerjanya yang terus menurun. “Khusus Pratikno, kalau dia dipertahankan akan ada jarak luar biasa antara Jokowi dan rakyat, ” tambahnya.
Lalu menteri lainnya yang kena sasaran diungkapkan Immanuel Ebenezer, di antaranya ada nama Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, Menteri Agraria Sofyan Djalil, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate dan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi.
Baca Juga: Jokowi Pastikan Kebutuhan Pengungsi Terpenuh dan Janji Akan Relokasi Warga
Salah satu manfaat dari reshuffle kabinet, kata Immanuel Ebenezer, agar para jajaran menteri tidak bekerja sendiri-sendiri. Artinya, siapa saja yang duduk sebagai menteri harus memiliki kesamaan visi dan misi dengan Presiden Jokowi.
Bahkan ada salahsatu menteri yang menjadi sorotan kali ini yang diduga tidak mengikuti intruksi presiden. Menteri tersebut dikatakan Ebenezer yakni Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi yang keukeuh melakukan import berlebihan. Padahal Presiden memintanya tidak melakukan hal tersebut. ***
