Menakar Urgensi UU Cipta Kerja, Faisal Basri: Pemberantasan Kosupsi Lebih Mendesak

Ia mengatakan, sejatinya persoalan terbesar dari masalah investasi di Indonesia adalah korupsi dan yang kedua birokrasi yang tidak efisien. Masalah ketenagakerjaan justru berada di urutan No. 11.

"Membangun sembrono, tanpa perencanaan. Ini juga masalah. Jadi, seharusnya yang dibenahi adalah masalah-masalah ini," tutur Faisal.

Baca Juga: SEDANG BERLANGSUNG Mata Najwa di Trans 7, Perdebatan Sengit DPR dan Aktivis soal Omnibus Law

Masalah lain di sektor investasi Indonesia, menurut dia, adalah banyak proyek yang dikerjakan tanpa melalui tender, langsung diberikan kepada Badan Usaha Milik negara (BUMN). Akibatnya, Indonesia tidak bisa mendapatkan harga yang termurah.

"Rencana tidak bagus, cari dana akrobat, suruh berutang. Tidak heran utang BUMN sampai Rp 1.000 triliun lebih dan sekarang di saat pandemi mereka harus membayar," tutur Faisal.

Baca Juga: LINK LIVE STREAMING Mata Najwa Malam Ini di Trans 7

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia, mengatakan bahwa keberadaan UU Cipta Karya adalah untuk menekan korupsi yang salah satunya kerap terjadi karena persoalan pembebasan lahan dalam proses investasi.