Network
/photo/2020/10/09/3869308773.jpg)
JURNALGAYA - Politisi Partai Gerindra, Fadli Zon membeberkan sejarah pergerakan bangsa yang sudah dilakukan pemuda sejak usia SMA.
Karena itu, ia mengecam tindakan yang dilakukan Kemendikbud dan Polri. Dua institusi itu dinilai sudah melewati batas karena mengancam mahasiswa dan pelajar yang berunjuk rasa.
"Pelajar dan mahasiswa yang ikut demo tak seharunya diancam, karena demonstrasi bukanlah perbuatan kriminal," ujar Fadli Zon dalam akun Twitternya @fadlizon, Minggu 19 Oktober 2020.
Fadli Zon mengatakan, aksi demonstrasi di berbagai daerah yang dilakukan para mahasiswa dan pelajar pasca-pengesahan RUU Cipta Kerja, telah diberi stigma buruk oleh pemerintah.
Baca Juga: Permintaan MUI Ditolak Mentah-mentah Jokowi, Begini Kronologinya Ungkap KH Muhyiddin Junaidi
Padahal, demonstrasi bukanlah perbuatan kriminal atau bentuk kejahatan. Melainkan hak konstitusional warga negara yang dijamin hukum dan konstitusi.
Namun tiba-tiba muncul surat edaran Dirjen Pendidikan Tinggi bernomor 1035/E/KM/2020 yang meminta agar pimpinan perguruan tinggi mengimbau para mahasiswanya untuk tidak ikut serta dalam aksi demonstrasi menolak UU Cipta Kerja.
Ditambah ancaman blacklist SKCK (Surat Keterangan Cukup Kelakuan) dari pihak kepolisian kepada para pelajar yang ikut demonstrasi.
"Ini adalah bentuk intimidasi yang menyalahi ketentuan dan melanggar prinsip-prinsip demokrasi bahkan hak azasi manusia (HAM)," tutur dia.
