Network
JURNALGAYA - Pakar hukum tata negara Refly Harun meragukan aksi pencopotan baliho Habib Rizieq merupakan atas perintah Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman.
"Apakah seberani itu seorang Dudung Abdurachman bertindak independently," kata Refly dalam tayangan video YouTube kanal Refly Harun, Selasa, 24 November 2020.
Refly bertanya-tanya apakah Dudung seberani itu jika dia bertindak sendiri tanpa perintah atasannya.
Kalaupun bertindak atas inisiatif sendiri, kata Refly, jelas Pangdam Dudung menyalahi aturan. Karena itu, katanya, ada spekulasi mengenai manuver dari Mayjen Dudung tersebut.
Spekulasi itu sama dengan yang menyebabkan adanya konvoi pasukan elite TNI, Koopssus di dekat markas FPI atau kediaman Habib Rizieq.
Hal tersebut sempat membuat suasana Petamburan mencekam hingga menakutkan bagi warga sekitar.
"Itu semua paling tidak atas restu atau atas perintah Istana," ujar Refly.
Baca Juga: Sebut Pemerintah Ciptakan Konflik Ideologi, Fahri Hamzah: Ongkos Jadi Presiden Rp 20 Triliun
Mengenai apa motifnya, menurut Refly, adalah soal politik. Entah itu motif politik jangka pendek, jangka menengah atau jangka panjang.
Salah satunya terkait mempertahankan hegemoni politik yang berseberangan dengan kelompok Habib Rizieq dan pendukungnya.
"Kalau kita bicara tentang hegemoni politik kelompok kanan-kiri di Indonesia, ya tentu kepentingannya adalah mempertahankan hegemoni tengah-kiri itu. Sedangkan kita tahu Rizieq dan lain-lain, beberapa partai, beberapa nama itu berada di tengah-kanan," kata Refly.
Baca Juga: BTS Rilis Teaser Kolaborasi MapleStory, Jin : Ini Adalah Impian yang Jadi Kenyataan
Sebelumnya, Refly mengkritisi pernyataan dari Kepala Puspen TNI. Itu dia utarakan di video yang diunggah di akun YouTube Refly Harun, Selasa, 24 November 2020.
"Ketika mengatakan bahwa penurunan baliho itu adalah kewenangan Pangdam atau Kodam, itu yang keliru," kata Refly.
Dia mengingatkan kewenangan soal baliho ada di Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Sedangkan aparat yang bisa diserahi tugas terkait itu oleh Anies adalah Satpol PP bukan TNI.
"Jadi gubernurlah yang berwenang, berhak menertibkan baliho-baliho tersebut dan dalam menertibkan itu gubernur biasanya dibantu oleh Satpol PP ya," ujar Refly.
Baca Juga: Inilah Merchant Terbaru ShopeePay Beri Inspirasi Makan Selama WFH
Menurut Refly, belum ada juga insiden yang menyebabkan Satpol PP terhalang tugasnya dalam menertibkan baliho Rizieq Shihab.
Terlebih Gubernur Anies juga disebut punya hubungan yang baik dengan Habib Rizieq dan kelompoknya.
