Network
JURNAL GAYA - Peneliti Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia Muhammad Arifuddin berharap Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar tidak salah menempatkan orang pengganti Menteri Kelautan dan Perikanan pengganti Edhy Prabowo.
Baca Juga: Pengamat : Praktik Seperti Edhy Prabowo Lazim Terjadii Disemua Kementrian
Menteri Kelautan dan Perikanan Ad Interim Luhut Binsar Pandjaitan yang sementara menggantikan posisi Edhy pun diminta agar fokus dan tidak pencitraan dalam kasus ini.
"Pilih figur yang bersih, mengerti masalah dan lapangan serta yang bisa bekerja cepat," beber Arif dalam keterangan tertulis yang diterima Jurnal Gaya, Sabtu 28 November 2020.
Baca Juga: Gerindra Minta KPK Transparan Tangani Kasus Edhy Prabowo
Tidak hanya itu, Arifuddin pun meminta Presiden Jokowi untuk mendukung langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan bersih-bersih di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). "Tidak hanya kasus saat ini, tapi juga bagaimana melakukan penataan ulang terhadap format kelembagan dan komposisi pejabat KKP agar mencegah perilaku koruptif," beber Arif.
Tidak hanya itu, dirinya pun meminta Menteri Kelautan dan Perikanan Ad Interim Luhut Binsar Pandjaitan fokus pada program yang bersentuhan langsung pada kelompok rentan di pesisir. "Pak Luhut sebaiknya fokus dan memastikan belanja KKP terserap untuk mengatasi masalah ekonomi nelayan dan pembudidaya yang terdampak krisis, jangan terjebak pada program pencitraan yang tidak perlu," saran Arif.
Baca Juga: Pastikan Keamanan Akun Anda, Begini Cara Aktivasi Fitur Rekognisi Wajah dan Sidik Jari ShopeePay
Sementara itu, mencuatnya pidana korupsi dalam perizinan ekspor benih lobster yang menjerat Edhy Prabowo dinilai mengindikasikan bahwa selama ini Kementerian Kelautan dan Perikanan hanya fokus pada regulasi benih lobster dan melupakan prioritas program strategis lainnya.
