Network
“Jadi belum terpikirkan, apakah kami akan merangkul atau tidak,” ujar Herman di Gedung DPR, Jakarta, Kamis 1 April 2021.
Legislator Komisi VI itu mengatakan, Moeldoko terbukti menjadi satu di antara aktor kudeta di PD melalui pelaksanaan KLB secara ilegal.
Kemudian, kata Herman, Moeldoko itu selalu melayangkan fitnah kepada pengurus Partai Demokrat yang diakui negara, sehingga pihaknya belum terpikir merangkul eks Panglima TNI.
Baca Juga: Soal Pedoman Ibadah Bulan Ramadhan di Masa Pandemi, Begini Penjelasan Satgas Covid-19
"Menurut saya, ya, banyak aspek yang mesti dipertimbangkan," kata dia.
Sebelumnya Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengatakan permohonan pengesahan KLB Demokrat Deli Serdang ditolak.
"Pemerintah menyatakan permohonan pengesahan hasil Kongres Luar Biasa di Deli Serdang Sumatera Utara tanggal 5 Maret 2021 ditolak," kata Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Rabu, 31 Maret 2021.
Disebutkan, kubu Moeldoko awalnya mengajukan permohohan perubahan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat dan perubahan kepengurusan Partai Demokrat hasil KLB.
KLB tersebut memilih Moeldoko sebagai ketua umum Partai Demokrat dan Jhoni Allen Marbun sebagai sekretaris jenderal.
Setelah itu, Kemenkumham memeriksa dan memverifikasi permohonan yang diajukan Moeldoko.
