JURNALGAYA - Presiden Indonesia Joko Widodo menandatangani UU Cipta Kerja, Senin 2 November 2020. Penandatanganan ini tiga hari lebih cepat dari seharusnya.
Aturan tersebut kini bernama Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
DPR dan pemerintah telah menyetujui Omnibus Law Undang Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) sejak 5 Oktober 2020.
Baca Juga: Banjir Kutukan, ISIS Klaim Bertanggungjawab atas Serangan Berdarah di Kampus Universitas Kabul
Baca Juga: MK Siap-siap Diserbu Massa! Jokowi Akhirnya Tandatangani UU Cipta Kerja
Menurut peraturan, Jokowi harus segera mengesahkan UU tersebut dalam jangka waktu 30 hari, dengan batas akhir tepat pada 4 November 2020 mendatang.
Ternyata Kepala Negara menandatangani sekaligus mengesahkan UU Ciptaker lebih cepat tiga hari, yakni pada Senin, 2 November 2020.
Dengan ditandatangani Presiden Jokowi, artinya UU Ciptaker resmi disahkan pada 2 November 2020.
Dan di tanggal serta hari yang sama pula, UU Ciptaker ditandatangani Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly.
UU Ciptaker resmi masuk Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245 Tahun 2020.
Baca Juga: Sadis, Puluhan Orang Tewas dalam Serangan Tiba-tiba Kelompok Bersenjata di Universitas Kabul
Untuk diketahui, Staf Khusus Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati bidang komunikasi strategis, Yustinus Prastowo, juga sudah membagikan salinan UU Ciptaker kepada media.
Dikutip dari RRI, salinan Undang-undang Cipta Kerja memuat 1.187 halaman.
Bagi yang ingin mengunggahnya, bisa membuka situs Setneg.go.id. Di sana terdapat tulisan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
Berikut linknya: klik di sini
Seperti diketahui, UU Cipta Kerja ini disahkan saat polemik Omnibus Law belum berakhir.
Buruh saat ini tengah berupaya mengajukan uji materil ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Begitupun mahasiswa masih tetap dengan pendiriannya, menolak UU Cipta Kerja. ***