Network
JURNAL GAYA – Dua menteri dikabinet Presiden Joko Widodo tidak kurang dari satu bulan sudah ditangkap Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) lantaran tindak pidana dugaan suap. Untuk itu, Pengamat politik Universitas Jember Hermanto Rohman MPA mengatakan momentum Presiden Joko Widodo untuk mengevaluasi kinerja para menteri di Kabinet Indonesia Maju setelah dua menteri ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena diduga terlibat kasus korupsi.
"Saatnya Presiden Jokowi mengevaluasi kinerja semua menterinya agar kepercayaan masyarakat kepada pemerintah bisa meningkat," ujar Rohman seperti dikutip Jurnal Gaya dari ANTARA, Minggu 6 Desember 2020.
Baca Juga: Sebut Rakyat Sedang Sekarat, Buntut Kasus Korupsi Juliari Ketua MUI Ingatkan Jokowi Soal Reshuffle
Ia mengatakan dalam UU No. 2 tahun 2020 yang menetapkan Perppu No. 01 tahun 2020 yang menyatakan bahwa ancaman COVID-19 sebagai ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan sistem keuangan negara, sehingga perlu kebijakan extra ordinary terutama dalam keuangan negara.
Baca Juga: Korupsi Bansos Covid-19, Menko PMK Muhadjir Effendy Ditunjuk Gantikan Juliari P Batubara
"Kebijakan tersebut salah satunya adalah kebijakan bantuan sosial COVID-19 oleh pemerintah dan memang bansos tersebut memang rawan disalahgunakan, namun Presiden Jokowi sebenarnya sudah mengingatkan untuk tidak main-main dalam penanganan COVID-19," tutur-nya.
korupsiBaca Juga: Korupsi Bansos Covid-19, Netijen Tagih Ketua KPK Hukum Mati Koruptor
Pakar kebijakan publik FISIP Unej itu mengatakan Presiden Jokowi juga pernah mengingatkan kepada para menteri di Kabinet Indonesia Maju untuk melakukan penanganan COVID-19 dengan baik dan jangan sampai melakukan korupsi, namun instruksi itu diabaikan para pembantu presiden itu.
"Ditahannya Mensos menjadi preseden buruk bagi pemerintah di tengah pandemi COVID-19 karena semua daerah diminta untuk menjalankan kebijakan keuangan dengan benar selama pandemi, namun justru menterinya melakukan korupsi," ujarnya.
