Network
JURNAL GAYA - Pernyataan Menko Polhukam, Mahfud MD, soal KLB Demokrat versi Jhoni Allen di Sibolangit Sumut ditanggapi Deputi Balitbang DPP Partai Demokrat, Syahrial Nasution.
Ia mengatakan, Mahfud MD seolah-olah menyamakan KLB Demokrat di Sumut ini dengan kasus yang melanda PKB di era Megawati Soekarnoputri pada 2002 lalu.
”Sangat berbeda. Kudeta terhadap PD yang dilakukan kader-kader partai yang sudah dipecat dan peserta yang tidak memiliki hak suara serta melibatkan pihak eksternal,” jelas Syahrial, Sabtu 6 Maret 2021.
Satu hal lagi yang membedakan KLB Demokrat ini dengan kasus PKB 2002 lalu terletak pada adanya keterlibatan pejabat Negara dari Istana Presiden.
“Pejabat negara ini dari Istana Presiden, Moeldoko. Padahal sebelumnya dia mengaku tidak ikut campur soal kudeta PD, cuma minum-minum kopi di hotel. Itu kan bohong,” ujarnya.
Sehubungan hal itu ia berharap Presiden Jokowi tak membiarkan masalah ini.
“Jadi kalau Pak Jokowi membiarkan kebohongan ini, biarkan rakyat yang menilai,” jelasnya.
Politisi PD ini juga meminta agar Menko Polhukam memberikan pernyataan yang benar terkait kasus PD ini.
“Jangan bohong! Sepanjang sejarah parpol di Indonesia, baru kali ini ada perampasan ketum partai dengan menempatkan pejabat eksternal dari penguasa. Biasanya, tokoh boneka internal,” katanya.
“Jejak digital dan sejarah itu nyata. Jangan-jangan Anda senang @PDemokrat dibuat seperti ini?,” tegas Deputi Balitbang DPP Partai Demokrat ini.
Sementara Mahfud MD menyebut Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tidak melakukan pelarangan kegiatan salah satu kubu saat PKB mengalami kisruh kepengurusan.
Kala itu terjadi di tahun 2008 atau saat SBY masih menjabat sebagai presiden. Mahfud mengatakan SBY tak melarang saat dualisme muncul di tubuh PKB hingga menghasilkan kubu Parung dan kubu Ancol.
"Pak SBY juga tidak melakukan apa-apa, dibiarkan, serahkan ke pengadilan gitu," kata Mahfud dalam keterangan video, Sabtu 6 Maret 2021.
Baca Juga: Burnley vs Arsenal di Liga Inggris, Dominasi The Gunners Ternoda
Hingga akhirnya kisruh yang terjadi di tubuh PKB diselesaikan di pengadilan. Dia mengatakan pemerintah saat ini dengan pemerintah di masa SBY saat itu dalam posisi yang sama.
Mahfud mengatakan partai manapun dan siapa pun yang memerintah tak bisa turun tangan atau ikut campur dalam kisruh di internal partai. Dalam hal ini, Mahfud masih menganggap kisruh Partai Demokrat sebagai masalah internal.
"Jadi sama kita dan yang akan datang pemerintah pun nggak boleh ada orang internal lalu ribut mau dilarang. Seharusnya partai sendiri yang solid di dalam jangan sampai pecah, jadi begitu," katanya.
Baca Juga: Haris Pertama Dicopot dari Jabatan Ketua Umum KNPI, Gara-gara Laporkan Abu Janda ke Polisi?
Mahfud menyebut hingga saat ini pemerintah juga tak menganggap Kongres Luar Biasa Partai Demokrat yang digelar di Deli Serdang, Sumatera Utara sebagai kegiatan kongres. Pemerintah hanya menganggap kegiatan itu sebagai agenda kumpul kader atau temu kader saja.
Sebab, kata dia, KLB tentu harus dilaksanakan dengan resmi dan perlu pemberitahuan resmi kepada pihak-pihak terkait.
"Sampai dengan saat ini pemerintah itu menganggap belum ada kasus KLB partai Demokrat ya. Kongres luar biasa. karena kan kalau KLB mestinya ada pemberitahuan resmi," kata dia.
Sebelumnya, DPP Demokrat menegaskan bahwa Kongres Luar Biasa di Deli Serdang, Sumatera Utara bukan masalah internal.
Baca Juga: Sebut Tindakkan Moeldoko Tak Beretika, Siti Zuhro: Publik Sudah Jengah!
DPP Demokrat menganggap itu sebagai masalah eksternal lantaran ada sejumlah nonkader yang berupaya mengambilalih kepemimpinan.
Salah satu tokoh eksternal yang dimaksud adalah Moeldoko yang ditetapkan sebagai ketua umum dalam KLB. DPP Demokrat menekankan bahwa Moeldoko bukan kader, sehingga permasalahan yang ada tidak bisa disebut masalah internal.***
