Network
"Sebenarnya soal kericuhan dan orang-orang yang dianggap radikal, kan bisa dicari oleh badan Intelejen Nasional, ada kepolisian yang sudah teruji dan sangat bagus karena kita masih hidup di negara yang masih aman," ujarnya.
Baca Juga: Tajir, BTS Hasilkan Rp 147,4 Miliar Per Anggota pada 30 Menit Perdana Debut Saham Big Hit
Soal kericuhan aksi demonstrasi, Gatot Nurmantyo meminta pihak yang berwajib untuk melihat CCTV yang ada. "Yang bakar-bakar pos misalnya, cari aja CCTV, kan bisa," ujarnya.
Gatot Nurmantyo mengatakan, seharusnya ada komunikasi dari pemerintah dan rakyat. Bahkan Gatot Nurmantyo mengatakan komunikasi itu tidak lancar lantaran pemerintah dan rakyat belum memiliki draf Omnibus Law UU Cipta Kerja yang final.
"Yang membuat tidak final itu karena presiden juga belum menerima draf yang final," ujar Gatot Nurmantyo.
Baca Juga: Mengenal Johnny G Plate, Menkominfo yang Marah di Mata Najwa: Kalau Pemerintah Bilang Hoax, Ya Hoax
Refly Harun lantas melempar pertanyaan. "Berarti kemarin ketika pemerintah menyebut isu UU Cipta Kerja yang beredar enggak bener, berarti juga belum memiliki dasar dong, enggak jelas juga?" tanya Refly Harun.
Gatot Nurmantyo lalu menjawab bahwa draf UU Cipta Kerja yang mengajukan dari pemerintah. "Tapi kan yang bikin draf-nya pemerintah, jadi sudah tahu," ujar Gatot Nurmantyo.
Gatot Nurmantyo menyebut gerakan massa yang terjadi menolak UU Cipta Kerja lantaran saat ini masih pandemi, banyak PHK kemudian dibayangi-bayangi dengan Omnibus Law itu.
Baca Juga: Mahfud MD Dorong SBY Laporkan Tanjung Politikus PDIP Penyebar Hoaks
