Network
Ia menandaskan, gaung penolakan terhadap UU Omnibus Law Cipta Kerja harus semakin didengungkan. Ia mencontohkan, upaya mogok massal pun diharapkan bisa berpengaruh besar pada putusan tersebut.
Baca Juga: DPR RI Ungkap Alasan Percepatan Pengesahan Omnibus Law Cipta Kerja Jadi Undang-undang
"Sehingga penting bagi kita berkonsolidasi menyuarakan penolakan dan memang kita harus mogok because if we stop the world stop," tandasnya.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengklaim, RUU Cipta Kerja (Ciptaker) atau Omnibus Law, yang baru saja disahkan oleh DPR, tetap melindungi tenaga kerja yang menjadi korban pemutusan hubungan kerja (PHK).
Keuntungan itu diantaranya dengan adanya ketetapan pemberikan pesangon melalui jaminan kehilangan pekerjaan (JKP).
Baca Juga: Ridwan Kamil Minta Buruh Tahan Diri Jangan Berdemo
"Justru dengan UU ini (Ciptaker), negara hadir dalam bentuk hubungan industrial Pancasila yang mengutamakan hubungan tripatrit antara pemerintah, pekerja, dan pengusaha dengan dikeluarkannya JKP," ungkap Airlangga dalam Rapat Paripurna DPR, Senayan, Jakarta, Senin 5 Oktober 2020.
Ia menegaskan, JKP tak akan menghilangkan manfaat yang diberikan dari program jaminan kecelakaan kerja (JKK), jaminan hari tua (JHT), dan jaminan kematian (JK).
Baca Juga: Fraksi Demokrat Walk Out Saat Paripurna RUU Ciptakerja
JKP, menurut Airlangga, juga tak membebani pekerja dan pengusaha untuk membayar tambahan iuran setiap bulannya.***
