Network
JURNAL GAYA – Selama kurun waktu lima tahun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berhasil menangkap para pelaku yang juga merupakan kader Partai PDI Perjuangan. Mulai dari menjabat hanya kader hingga Ketua DPC bahkan Kepala Daerah. Meski kini Presiden Joko Widodo dari PDI Perjuangan, namun KPK tidak tebang pilih dalam menegakan aturan.
Baca Juga: Korupsi Bansos Covid-19, Politisi PDIP Budiman Sudjatmiko : Sedih Kalau Ada Teman Terjerat
Jurnal Gaya mencoba merangkum dari berbagai sumber beberapa kader yang pernah merasakan tangan dinginnya KPK, diantaranya :
- Damayanti Wisnu Putranti
Damayanti merupakan anggota Komisi V DPR yang berasal dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Ia terjaring operasi tangkap tangan KPK pada Rabu, 13 Januari 2016. Dirinya menerima suap sebesar Rp8,1 miliar. Uang tersebut diberikan dalam tiga tahap. Tahap pertama sebesar 328 ribu dolar Singapura (Rp3,3 miliar), lalu 73 ribu USD (Rp1 miliar), dan 404 ribu dolar Singapura (Rp4 miliar). Damayanti divonis penjara selama 4 tahun 6 bulan.
Baca Juga: Fantastis, Mensos Juliari Miliki Kekayaan Sampai Rp47 Miliar
- Sri Hartini
Sri Hartini merupakan Bupati Klaten yang ditangkap lembaga anti rasuah pada akhir 2016. Kader PDIP ini terlibat dalam kasus suap jual beli jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Total uang suap sebesar Rp2 miliar. Setelah menjalani persidangan, Sri Hartini kemudian divonis 11 tahun penjara.
Baca Juga: Sama-sama Terjerat Kasus Korupsi, Ini Harta Kekayaan Mensos vs Menteri KKP, Siapa Lebih Kaya?
- Muhammad Samanhudi Anwar
Merupakan Walikota Kota Blitar juga pernah terjerat kasus korupsi. Ia diduga menerima suap sebesar Rp1,5 miliar dari kontraktor Susilo Prabowo pada 8 Juni 2018 silam. Uang tersebut diduga memiliki keterkaitan dengan proyek pembangunan sekolah lanjutan pertama di Blitar, dengan nilai kontrak hingga Rp23 miliar. Politisi Partai PDIP ini kemudian divonis 5 tahun penjara. Ia terbukti menerima suap Rp1,5 miliar.
Baca Juga: Korupsi Bansos Covid-19, Netizen Murka Sampai Tagih Janji Ketua KPK Hukum Mati Koruptor!
- Supian Hadi
Merupakan Bupati Kotawaringin Timur yang terjerat kasus korupsi. Ia dinilai merugikan negara dengan nominal yang sangat fantastis, yaitu Rp5,8 triliun. Supian diduga mendapat suap dari 3 perusahaan untuk mempermudah proses penerbitan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi. 1 Febuari 2019. Supian Hadi diduga yang juga kader PDIP itu menerima satu unit mobil Toyota Land Cruiser senilai Rp710 juta, mobil Hummer H3 senilai Rp1,3 miliar, dan uang sebesar Rp500 juta.
Baca Juga: Ditetapkan Tersangka, Semua Akun Medsos Mensos Juliari Langsung Digembok
- Harun Masiku
Politisi PDIP, Harun Masiku, terseret dalam pusaran kasus dugaan suap terhadap Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Kasus ini diduga terkait dengan pergantian antar waktu anggota DPR. Sampai saat ini penyidik KPK masih memburu Harun Masiku yang mendadak menghilang setelah kasus ini terbongkar.
Baca Juga: Korupsi Bansos Covid-19, Tifatul Sembiring: Astaghfirullah, Gaji Menteri Ketek, Karajonyo co Kudo
- I Nyoman Dhamantra
KPK juga mencokok anggota DPR dari Fraksi PDIP I Nyoman Dhamantra, saat partai menggelar Kongres V PDIP di Grand Inna Bali Beach pada 8-10 Agustus 2019. KPK menetapkan Nyoman sebagai tersangka suap impor bawang putih pada Kamis malam, 8 Agustus 2019. Sebelum dicokok, Nyoman diketahui masih berada di Bali untuk mengikuti kongres itu. Malam hari sebelum Nyoman dicokok, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri berpidato dengan berapi-api ketika berbicara soal komitmen partai menentang korupsi.
Baca Juga: Korupsi Bansos Covid-19, Mahfud MD : Presiden Dukung KPK Perangi Korupsi!
- Ajay M Priatna
Wali Kota Cimahi ditangkap tak lama setelah Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo terjaring OTT KPK pada 25 November 2020. Ajay juga terkena OTT dua hari kemudiannya atau Jum’at 27 November 2020. Ajay juga merupakan Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Cimahi. Pria kelahiran Bandung 1966 ini ditangkap KPK dalam kasus dugaan korupsi proyek pengadaan pembangunan Rumah Sakit di Cimahi.
Baca Juga: Miris Korupsi Bansos Covid-19, Hidayat Nurwahid : Prihatin,Saat Negara Nambah Hutang Ratusan Triliun
- Wenny Bukamo
Merupakan Bupati Banggai Laut, Wenny Bukamo terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis siang 3 Desember 2020. Wenny yang juga DPC PDIP Kabupaten Banggai Laut tercatat sebagai calon petahana dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kabupaten Banggai Laut, Sulawesi Tengah. Dia berpasangan dengan Ridaya Laode Ngkowe.Wenny-Ridaya diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Wenny merupakan Cabup petahana di Pilkada 2020 Banggai Laut.
Baca Juga: Korupsi Bansos Covid-19, Ferdinand Hutahaean : ‘Mental Parah...!’
- Julialir Peter Batubara
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berhasil mengamankan uang senilai Rp14,5 miliar terkait kasus korupsi yang menjerat Menteri Sosial (Mensos) Juliari Peter Batubara (JPB). Juliari merupakan menteri kedua diera Presiden Joko Widodo yang terjerat korupsi bantuan sosial Covid-19.
"Dari hasil tangkap tangan ini, ditemukan uang dengan pecahan mata uang rupiah dan mata uang asing, masing-masing sejumlah sekitar Rp11,9 miliar, sekitar 171.085 Dolar AS (setara Rp2,420 miliar), dan sekitar 23.000 Dolar Singapura (setara Rp243 juta)," ucap Ketua KPK Firli Bahuri saat jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Minggu 6 Desember 2020 dini hari, dikutip Jurnal Gaya dari ANTARA.
Baca Juga: Puaskan Rasa Ngidam dari Kota-Kota Asia Favorit
Selain itu, KPK juga menetapkan lima orang sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan sesuatu oleh penyelenggara negara atau yang mewakilinya di Kementerian Sosial RI terkait bantuan sosial (bansos) untuk wilayah Jabodetabek 2020.
Itulah 9 kader PDI Perjuangan yang ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi dalam kurun waktu lima tahun terakhir ini. ***
